Daerah
Dinkes Kaltim Akui Terkendala Deteksi Kasus TBC karena Keterbatasan Alat Tes
Kaltimtoday.co, Samarinda - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim akui alami kendala untuk temukan kasus tuberkulosis (TBC). Salah satunya karena keterbatasan alat tes cepat molekuler (TCM).
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) di Dinkes Kaltim, Setyo Budi Basuki mengatakan bahwa, pihaknya mempunyai target setidaknya 90 persen untuk mendeteksi penyakit TBC.
"Selama ini, distribusi TCM dibantu pemerintah pusat. Jumlahnya juga belum banyak. Jadi tiap kabupaten dan kota, rata-rata lebih dari satu. Tapi letaknya jauh," ungkap Basuki, Kamis (31/8/2023).
Basuki menyebut, TCM jadi alat penting untuk mendeteksi apakah seseorang memang benar mengidap TBC atau tidak. Diketahui, TCM merupakan pemeriksaan dengan metode deteksi molekuler berbasis nested real-time PCR.
"Penggunaan TCM jadi prioritas untuk memeriksa TBC karena ada beberapa kelebihan," sambungnya.
Di antaranya, sensitivitas tinggi, hasil bisa diketahui dalam kurun waktu kurang dari 2 jam, bisa mendeteksi secara simultan dengan adanya bakteri MTB serta resistensi terhadap rifampisin, yang merupakan salah satu obat anti tuberkulosis yang paling sering digunakan.
Walhasil, Dinkes Kaltim berpikir untuk coba menggandeng sejumlah dokter dan klinik swasta untuk penanggulangan TBC, yakni dengan cara memberikan akses ke pasien untuk pemeriksaan TCM secara gratis.
"Ada MoU antara faskes yang mempunyai TCM dengan klinik dan dokter praktik. Maka, klinik itu bisa merujuk spesimen dahak pasiennya untuk melakukan pemeriksaan di faskes tersebut. Dengan MoU itu juga, klinik bisa mengakses obat kita secara gratis," tutupnya.
[RWT]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- JATAM Kecam Revisi UU Minerba: Perguruan Tinggi dan UMKM Jadi Tameng Baru Pemerintah untuk Eksploitasi Sumber Daya Alam
- Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana DPR Berikan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi
- Pemprov Kaltim Siap Tegas, Hotel yang Tidak Mendukung Produk UMKM Bakal Dihindari untuk Acara Pemerintah
- Hampir 100 Produk Hukum Dihasilkan Tiap Hari, Pj Gubernur Kaltim: Cabut Perda yang Bertentangan dengan Aturan Pusat
- Kemendagri Dorong Keselarasan Produk Hukum Daerah dengan Regulasi Nasional