Kaltimtoday.co, Samarinda - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Samarinda memasuki fase pengawasan yang jauh lebih ketat dan terstruktur. Setelah kasus makanan basi yang mencuat pada September lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mempertegas koordinasi lintas sektor dengan menghadirkan Satgas MBG. 

Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda mengambil peran strategis dengan menggerakkan Tim Gerak Cepat (TGC) di 26 puskesmas sebagai garda terdepan mitigasi risiko.

Kepala Dinkes Samarinda, Ismed Kusasih, menjelaskan bahwa Satgas MBG di tingkat kota kini diperkuat dengan struktur pengawasan di level pelayanan kesehatan terdekat. 

Tim Gerak Cepat yang ditempatkan di seluruh puskesmas di sepuluh kecamatan dibentuk sebagai mekanisme siaga yang tidak lagi bersifat respons insidental, melainkan bekerja secara terintegrasi dan siap turun kapan saja.

“Dinas kesehatan itu bagian dari Satgasnya. Tapi di dalam, untuk mengantisipasi jika terjadi keracunan atau kegawatdaruratan medis, kita sudah membentuk Satgas di puskesmas yang masuk dalam Tim Gerak Cepat,” terang Ismed.

Ia menegaskan bahwa Tim Gerak Cepat dirancang untuk bergerak cepat ke lokasi apabila muncul kasus mendadak, termasuk dugaan keracunan makanan pada peserta MBG di wilayah mana pun. Dengan cakupan distribusi program MBG yang luas, keberadaan TGC menjadi tulang punggung respons awal.

“Jadi ada di 26 puskesmas. Karena MBG ini tersebar di 10 kecamatan, Tim Gerak Cepat ini lah yang bisa cepat turun,” tegasnya.

Secara teknis, TGC bertugas menangani fase awal kedaruratan medis. Namun ketika situasi meningkat atau memerlukan penanganan dokter, Pemkot mengintegrasikan program prioritas Wali Kota: layanan doctor on call. Dokter-dokter inilah yang akan memperkuat tindakan medis di lapangan apabila insiden terjadi bersamaan dengan pembagian makanan MBG.

“Kalau sudah berhubungan dengan kedaruratan medis, kita bersyukur ada program doctor on call. Mereka juga nanti kita libatkan. Kalau tiba-tiba ada kasus keracunan, dokter on call bisa langsung datang,” ujarnya.

Ismed mengakui bahwa sebagai program baru, MBG membutuhkan kesiapan menyeluruh. Ia menyebut bahwa pemerintah daerah kini dilibatkan penuh setelah sejumlah insiden sebelumnya, namun Dinkes Samarinda bergerak lebih cepat dengan penguatan internal, mulai dari struktur satgas hingga pelatihan penjamah makanan.“Memang harus kita akui MBG ini program baru, jadi kita harus mempersiapkan. Tapi pelatihan penjamah makanan itu sebelum ada instruksi pusat pun kita sudah lebih dulu memulai,” tambahnya.

Dengan mekanisme pengawasan multilapis yang mencakup Satgas kota, TGC puskesmas, dan dukungan dokter on call, Dinkes Samarinda menegaskan komitmennya untuk memastikan keamanan pangan MBG berada dalam standar higienis tertinggi. 

Pendekatan baru ini diharapkan mampu mencegah insiden berulang serta membangun sistem pengawasan pangan yang lebih kokoh bagi ribuan pelajar penerima manfaat.

[NKH | RWT]