Headline
Ditinggal Hadi Mulyadi ke Partai Gelora, PKS: Biar Publik yang Menilai
Kaltimtoday.co, Samarinda - Sebagai orang nomor dua di Kaltim, pilihan politik Hadi Mulyadi pasti menjadi sorotan banyak pasang mata. Tak terkecuali pilihannya hengkan dari PKS dan pindah ke Gelora. Bahkan, Hadai Mulyadi menjabat ketua DPW Gelora Kaltim.
Menanggapi itu, Humas DPW PKS Kaltim Abdul Rohim menyebut, jika keputusan seseorang untuk memilih jalur politik merupakan hak konstitusional setiap orang.
"Jadi PKS tidak berhak menilai itu, yang berhak menilai biarlah publik," ucapnya saat dikonfirmasi.
Meski Partai Gelora Kaltim saat ini telah resmi dikomandoi Hadi. Namun, kata Rohim, pihaknya masih belum menemukan fakta, jika Partai Gelora telah secara resmi menjadi sebuah partai politik.
"Bagi PKS, Partai Gelora belum partai. Masih entitas yang mau jadi partai politik," tambahnya.
PKS, lanjut Rohim, sebagai salah satu entitas partai politik di negara demokrasi tidak akan membedakan partai manapun untuk saling bergandengan tangan. Terlebih jika niatan tersebut ditujukan untuk kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik.
"Kedepannya bagaimana, kita lihat saja. Next time, peluang kerjasama itu selalu terbuka," tegasnya.
"Termasuk bergandeng tangan dengan entitas manapun. Terutama yang punya niat untuk memajukan bangsa dan mensejahterakan warga," sambungnya.
Tidak ada lawan maupun kawan sejati. Dalam dunia politik yang selalu bergerak dinamis. Peluang untuk bersama selalu ada. Tapi perlu di garis bawahi jika koalisi, atau kerjasama itu dibangun atas kesepahaman antar kedua belah pihak.
Meskipun, Hadi sudah tak lagi bersama PKS. Tapi komunikasi coba terus dilakukan. Karena PKS merasa punya tanggungjawab untuk merealisasikan janji-janji yang pernah disampaikan Isran-Hadi pada Pilgub Kaltim 2018. Karena bagaimanapun, PKS menjadi pengusung koalisi dalam menaikkan gubernur dan wakilnya saat ini.
"Jadi komunikasi politik itu penting. PKS dianggap punya kontribusi yang besar bagi menaikan nama beliau di skala Kaltim ataupun Indonesia," katanya.
Beberapa kali upaya pernah dilakukan Rohim untuk menjalani komunikasi kepada Hadi Mulyadi. Hanya saja waktu tak kunjung mempertemukan keduanya.
"Ya sepertinya belum dapat jadwal untuk bertemu," sebutnya.
Hal itu, menurutnya, penting dilakukan karena sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Kaltim, gubernur beserta wakilnya berperan sebagai pembina bagi seluruh entitas organisasi sosial dan politik yang ada.
"Jadi dalam perspektif beliau sebagai wakil gubernur maka PKS sangat berharap untuk mendapatkan masukan dari wakil gubernur. Kami juga minta arahan bagaimana merealisasikan agenda (janji) pemprov," tambahnya.
Dengan posisi PKS yang saat ini telah resmi ditinggalkan Hadi Mulyadi, apakah akan membuat PKS harus merasakan kehilangan atau tak mampu lagi berkembang di Kaltim?
Pertanyaan ini tentu ditampik oleh Rohim. Menurutnya, PKS akan terus tumbuh dan berkembang dengan sistem yang ada saat ini didukung oleh kader-kadernya yang setia.
"PKS tidak bergantung ke satu tokoh tertentu. Jika kehilangan satu sosok, maka PKS punya mekanisme untuk melahirkan sosok baru lainnya yang tentunya akan mengisi kekosongan tersebut," katanya.
Rohim menegaskan, soal kepindahan Hadi Mulyadi menjadi hak publik untuk menilai. Karena bagaimanapun sosok yang dari awal sudah dibesarkan PKS setelah jadi kemudian menyebrang ke partai lain.
"Biar publik yang memberikan penilaiannya," pungkasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi menegaskan dirinya sudah resmi hengkang dari PKS. Dia saat ini sudah menjadi bagian dari Partai Gelora pimpinan Anis Matta dan Fahri Hamzah.
"Saya sudah resmi ketua DPW Partai Gelora Kaltim. Sudah tidak di PKS lagi," jawabnya ketika dikonfirmasi.
[JRO | TOS]
