Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memperluas program pemberdayaan pelaku perikanan dengan target capaian hingga 10 ribu orang per tahun, sejalan dengan arah kebijakan Bupati Kukar melalui program Kukar Idaman Terbaik.

Kepala DKP Kukar, Muslik, menjelaskan bahwa pada RPJM sebelumnya, Bupati Kukar telah menetapkan program dedikasi berupa fasilitasi 25 ribu nelayan. Target tersebut berhasil tuntas pada 2024. Memasuki periode perencanaan baru, cakupan pemberdayaan diperluas hingga menyasar 100 ribu pelaku usaha di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.

“Targetnya, kita bisa memfasilitasi kurang lebih 10 ribu pelaku usaha per tahun, kira-kira 50 persennya dari sektor perikanan.” Jelasnya.

Fasilitasi tersebut diberikan dalam bentuk bantuan langsung, mulai dari perahu, mesin, alat tangkap, hingga sarana budidaya seperti kolam, keramba, bibit, dan pakan. 

“Bantuan pemberdayaan yang kita berikan selama ini bersifat langsung dan menyentuh kebutuhan dasar pelaku usaha,” ujar Muslik.

Penguatan fasilitas dasar juga menjadi prioritas, seperti peningkatan fungsi Tempat Pendaratan Ikan (TPI), dukungan terhadap Unit Pembenihan Rakyat (UPR), dan penguatan unit pengolahan ikan rumah tangga. Seluruh langkah itu diarahkan untuk memperkuat program nelayan tangguh yang menjadi bagian dari agenda Kukar Idaman Terbaik.

Saat ini terdapat 1.046 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang tersebar dari pesisir hingga wilayah hulu. Sebagai tindak lanjut, DKP menargetkan produksi budidaya tahun 2025 mencapai 378 juta benih dan satu juta kilogram pakan. Namun dinamika harga masih menjadi tantangan. Harga ikan nila dan mas sempat turun hingga Rp 25.000 per kilogram sehingga menekan pendapatan pembudidaya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, DKP mendorong hilirisasi lewat pengolahan produk, diversifikasi, dan rencana pembangunan cold storage di sejumlah titik. Upaya ini diharapkan memperpanjang daya simpan, menjaga kualitas, dan memperkuat pemasaran ikan budidaya.

Muslik menegaskan bahwa mekanisme bantuan juga akan diperketat setelah ditemukan adanya penyalahgunaan bantuan hibah. 

“Ke depan penerima harus memiliki kartu keanggotaan dan direkomendasikan desa. Ini supaya lebih tertib dan tepat sasaran,” tegasnya.

Ia berharap penguatan hilirisasi dapat meningkatkan nilai jual produk perikanan. 

“Harapan kami, pembudidaya tidak hanya menjual ikan segar, tapi juga bisa mengolah hasil panen agar nilai jualnya meningkat,” tutupnya.

[RWT | ADV PROKOM KUKAR]