Samarinda

DLH Lakukan Konsultasi Publik Ke-2 Terkait Penyusunan Dokumen KLHS Revisi RTRW Samarinda 2019

Kaltim Today
03 Desember 2019 17:25
DLH Lakukan Konsultasi Publik Ke-2 Terkait Penyusunan Dokumen KLHS Revisi RTRW Samarinda 2019
DLH bersama OPD, LSM lingkungan, universitas, kecamatan yang ada di Samarinda saat melaksanakan konsultasi publik ke-2. 

Kaltimtoday.co, Samarinda - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda melalui Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan, melakukan kerjasama dengan beberapa OPD Samarinda dalam rangka menyaring rencana program atau pola ruang yang disusun oleh PUPR, di Gedung Bappeda Jalan Dahlia, Samarinda, Selasa (3/12/2019)

Konsultasi publik ke-2 ini dilaksanakan berdasar dari pertemuan pertama antara DLH bersama dengan pihak PUPR sebelumnya. Rapat konsultasi ini dihadiri oleh beberapa OPD, universitas, dan LSM lingkungan, dan kecamatan yang ada di Samarinda.

Rapat yang dipimpin Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan RR Dyah Maharani, mengasilkan 7 rancangan program yang paling berpengaruh pada lingkungan, di antaranya pengembangan kawasan pertumbuhan industri dan sentra industri kecil menengah, pengembangan kawasan perdagangan jasa, pengembangan kawasan dan budidaya perikanan dan pengolahan perikanan, penyediaan lahan untuk pengembangan kawasan pemukiman baru sesuai kebutuhan, program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi pertambangan lainnya, pengembangan kawasan baru, pengembangan kawasan industri baru.

Berfoto bersama: DLH bersama OPD, universitas, LSM lingkungan, kecamatan yang ada di Samarinda berfoto bersama setelah mengadakan konsultasi publik.
Berfoto bersama: DLH bersama OPD, universitas, LSM lingkungan, kecamatan yang ada di Samarinda berfoto bersama setelah mengadakan konsultasi publik.

"Kami melakukan penyaringan, mana muatan pola ruang yang berdampak lingkungan. Dari 140 hingga 150 program, kami mendapatkan 15 hingga 10 program yang berdampak pada lingkungan hidup. Setelah dikaji kembali akhirnya ada 7 program dari 15 tersebut menjadi pokok kajian," terang Kasi Inventaris RPPLH dan KHLS Basuni saat ditemui selepas rapat konsultasi publik ke-2.

Dikatakan oleh Basuni, 7 program yang menjadi prioritas DLH tersebut dirangkum dari hasil analisa dan kajian pokja dan tenaga ahli penyusun KLHS.

"Ini adalah hasil kajian dari pokja dan tenaga ahli penyusun KLHS. Namun demikian, ini adalah ruang untuk mendapat input, jadi bisa saja nanti program ini mendapat tambahan," lanjutnya.

Dari hal tersebut Basuni mengatakan, hasil konsultasi ini lah yang akan diberikan rekomendasi alternatif dalam pola ruang untuk RTRW.

[NYN | RWT | ADV]



Berita Lainnya