Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat upaya penanggulangan banjir di kawasan rawan genangan, khususnya di Kelurahan Mugirejo dan sekitarnya. Langkah ini dilakukan secara kolaboratif bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Balai Wilayah Sungai (BWS), dengan penanganan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan bahwa Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Provinsi Kaltim telah menunjukkan respons positif dalam mendukung penanganan banjir, utamanya di wilayah aliran sungai. Penanganan dilakukan secara gotong royong, dengan pembagian tanggung jawab antara pemerintah kota dan provinsi.

“Kami menangani sisi sosial dan sebagian pengerukan sedimentasi, sementara pembangunan tanggul dilakukan oleh Dinas PUPR Kaltim Bidang SDA. Namun, kami juga memahami keterbatasan anggaran di tingkat provinsi. Harapan kami, tahun depan anggaran SDA provinsi bisa ditingkatkan agar penanganan bisa lebih masif,” ujar Andi Harun saat meninjau kawasan terdampak banjir, Rabu (3/7/2025).

Seiring dengan itu, sejumlah pekerjaan di Jalan Padat Karya masih berlangsung tahun ini dan akan dilanjutkan hingga 2026. Salah satunya pembangunan kolam retensi di kawasan Sempaja, termasuk di Bengkuring dan Wahid Hasyim. Kolam retensi ini ditujukan untuk menampung limpasan air hujan sebelum dibuang ke sistem saluran utama.

Dalam kunjungan lapangan, Andi Harun juga menyoroti kondisi salah satu titik genangan di area gereja setempat. Ia mengungkapkan bahwa lokasi tersebut merupakan titik terendah secara geografis, yang menerima limpasan air dari kawasan hulu.

“Secara posisi, tempat ini memang menjadi titik buangan dari air yang berasal dari daerah yang lebih tinggi. Maka itu, kita putuskan untuk membenahi drainase utama. Tahun ini akan dikerjakan sepanjang 200 meter, ditambah 50 meter sebagai upaya jangka pendek. Targetnya, selesai seluruhnya pada 2026,” katanya.

Meski begitu, ia mengakui masih ada potensi genangan hingga proyek rampung sepenuhnya. Namun, ia optimistis bahwa volume air akan berkurang secara signifikan setelah proyek selesai.

Tak ketinggalan, ia juga menyoroti persoalan limpasan air dari Gang Bugis, yang berbatasan langsung dengan rencana pembangunan sekolah tiga bahasa. Ia telah menginstruksikan Dinas PUPR Samarinda bersama camat dan lurah setempat, untuk berkoordinasi dengan pengembang guna memastikan pengelolaan air tersusun secara permanen dan terencana.

“Tanah di sana berkontur. Dari arah belakang tinggi, dan langsung mengalir ke Jalan DI Panjaitan. Karenanya, wajib bagi pihak pengembang menyediakan sarana pengelolaan air agar tidak membebani kawasan sekitar, termasuk Mugirejo,” ujar Andi Harun.

Air dari arah Gang Bugis ini disebut turut memperparah beban air di poros Mugirejo, akibat bertemunya aliran dari berbagai arah. Dalam penanganannya, Pemkot Samarinda juga menemukan kendala teknis di lapangan, seperti keberadaan Warung Kediri dan pagar milik warga yang menghambat aliran air.

“Kalau bangunan berada di tanah milik warga, kami akan minta izin membongkar sementara. Pemerintah akan bangunkan kembali. Tapi jika di atas fasilitas umum, akan kami bongkar untuk kepentingan bersama. Pendekatan persuasif tetap jadi prioritas,” tuturnya.

Untuk jangka pendek, Pemkot akan segera membongkar jembatan penghubung antara Jalan DI Panjaitan dan Mugirejo yang dinilai terlalu rendah. Selain itu, terdapat pipa PDAM yang juga menjadi penghalang aliran air. Wali Kota memastikan bahwa pihak PDAM dan Dinas PUPR telah berkomitmen memulai pekerjaan perbaikan mulai minggu depan.

“Kami juga menambahkan 50 meter saluran tambahan untuk mengantisipasi curah hujan tinggi. Semua proyek ini ditargetkan rampung pada 2026. Setelah itu, kita juga akan programkan pembangunan jalan utama di sepanjang kawasan Mugirejo, karena elevasi jalannya saat ini sudah lebih rendah dibandingkan rumah dan saluran,” tutupnya.

[NKH | RWT]