Kaltimtoday.co, Samarinda - Penandatanganan kesepakatan antara DPRD dan Gubernur Kaltim terkait rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022 akhirnya terlaksana, Selasa (9/11/2021).

Unsur pimpinan yakni Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo tampak hadir. Dari pihak Pemprov, Asisten III yakni Fathul Halim mewakili Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi yang berhalangan hadir. 

Rapat paripurna yang berjalan sekitar 1 jam itu dilanjutkan dengan sambutan Isran Noor. Melalui rapat kali ini, DPRD dan Pemprov Kaltim akhirnya sepakat untuk anggaran keseluruhan secara umum pada 2022 mendatang. Yakni sebesar Rp 11,5 triliun. Anggaran pendapatan sebesar Rp 10,86 triliun. Rinciannya yakni pendapatan asli daerah (PAD) Rp 6,58 triliun, pendapatan transfer Rp 4,26 triliun, dan pendapatan lain yang sah sebanyak Rp 12,59 miliar. 

Dari Rp 11,5 triliun itu direncanakan akan dibelanjakan untuk belanja SKPD, operasional, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Untuk segi penerimaan pembiayaan dialokasikan Rp 876,59 miliar untuk menutup defisit anggaran. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 236,62 miliar yang rencananya dialokasikan untuk penyertaan modal. 

Meski begitu, masih ditemukan defisit sekitar Rp 300 miliar. Kepada awak media, Samsun menyebutkan bahwa sisa defisit tinggal sedikit. Dirinya mengakui bahwa masih banyak yang harus dibahas dengan Pemprov terkait rancangan APBD murni tersebut. 

“Nanti kami ada pembiayaan. Kami akan coba gali lagi dari pusat, ada bantuan keuangan. Siapa tahu nambah lagi. Penutupan defisitnya itu masih ada pembahasan-pembahasan lagi, masih panjang. Kalau tidak ada kan kemungkinan ada Silpa tahun anggaran lalu yang tidak terealisasi atau penghematan di sana-sini kan,” beber Samsun.

Sementara itu, Fathul menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim bakal melihat anggaran Silpa demi menutup defisit anggaran. Nantinya, akan dilihat kembali berapa sisa Silpa yang belum digunakan atau sisa Silpa yang ada pada 2021 ini. Bicara soal prioritas pengalokasian dana, nantinya segera menyesuaikan dengan RPJMD berjalan. Di antaranya adalah peningkatan SDM, pendidikan, dan sarana infrastruktur.

“Pembiayaan itu dari sisa Silpa yang masih belum digunakan di tahun anggaran yang berjalan atau prediksi Silpa yang kemungkinan terjadi di tahun anggaran yang berjalan. Termasuk Silpa Tahun 2020 yang belum sempat digunakan, sisa dari hasil pemeriksaan BPK,” tandas Fathul.

[YMD | TOS]