Kaltimtoday.co, Sangatta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Sidang Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kutim, Kamis (1/4/2021).

Dalam sidang Paripurna tersebut dipimpin wakil Ketua DPRD Kutim, Joni didampingi Wakil Ketua I Asti Mazar dan Wakil Ketua II Arfan.

Saat dijumpai usai sidang paripurna Joni mengatakan, dalam agenda rapat paripurna kali ini mendengarkan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2020.

“Jadi agenda paripurna terkait penyampaian LKPJ Bupati tahun anggaran 2020,” ungkap politisi PPP itu.

Dalam pencapaian kabupaten Kutim selama ini menurutnya agak sedikit ada penurunan, mengingat karena adanya dampak pandemi Covid-19.

“Karena memang ada penurunan pendapatan, selain itu laju pertumbuhan ekonomi kami juga ada kontraksi,” tuturnya.

Nanti LKPJ yang telah disampaikan Bupati Ardiansyah akan segera dibahas lagi bersama DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus).

“Setelah ini akan kita bentuk pansus, jadi nanti akan kita gali di pansus, karena waktunya mepet sehingga hari ini kita membentuk pansus yang kerjanya hanya satu bulan,” jelasnya.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sementara itu di tempat yang sama Bupati Kutim, Ardiansyah mengatakan, karena masih dalam masa pandemi jadi memang ada yang naik dan turun, seperti faktor kemiskinan, ketenagakerjaan ini akan menjadi PR setelah lepas dari masa pandemi, harus di kejar.

“Angka kemiskinan di Kutim naik sekitar 0.07 persen,” ujarnya.

Namun, pihaknya menegaskan, kedepannya akan melakukan upaya-upaya untuk mendukung program Kutim sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati serta dirinya juga berharap target yang diingikan tercapai.

“Kami harus punya target dalam mengatasi dampak dari Pandemi ini agar perekonomian segera pulih, jadi disini kami akan atasi dampaknya, bukan bicara soal mengatasi pandemi karena untuk mengatasi pandemi sudah terlihat kinerja Dinas Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanggulangan,” paparnya.

Selama masa pandemi tingkat kemiskinan bertambah hal itu dikarenakan banyaknya perekonomian yang lumpuh. Menurunkan daya pendapatan misalnya dari sektor dunia usaha perhotelan, pariwisata yang juga mengalami stagnan sehingga beberapa para pegawai, karyawan yang harus dirumahkan dan masih banyak lagi yang lainnya.

“Dari indikator-indikator inilah salah satu dampak yang terbesar daripada pandemi. Dari pemerintahan yang baru kita sudah memilih yaitu mengatasi dampak bukan mengatasi Covid-19, dengan cara fokusnya kami kepada ketahanan pangan, kegiatan membangkitkan perekonomian masyarakat, menimbulkan usaha mandiri masyarakat, menggiatkan kembali mereka itulah beberapa hal yang akan kami usahakan,” tutupnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]