Kaltimtoday.co, Sangatta - Jumlah angka kemiskinan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) selama masa pandemi Covid-19 di 2020 mengalami peningkatan sebanyak 1.666 jiwa hingga mencapai 36.980 jiwa atau 0,07 persen.

Hal itu dikatakan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman pada rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutim Tahun Anggaran 2020 di Gedung DPRD Kutim, Kamis (1/4/2021).

Bupati mengatakan, dari hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) hingga September 2020, jumlah angka kemiskinan di Kutim sebanyak 36.980 jiwa dari total penduduk. Sementara jumlah angka kemiskinan sebelum pandemi Covid-19 sebesar 1.666 jiwa.

“Kondisi ini menunjukkan jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebanyak 35.314 jiwa dengan kenaikan persentase penduduk miskin sebesar 0,07 poin,” katanya.

Sementara itu, untuk jumlah angka pengangguran sepanjang 2020 selama pandemi Covid-19 sebanyak 508 ribu orang.

“Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya tingkat pendapatan terutama pada masyarakat menengah ke bawah,” katanya.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Bupati juga menyebutkan, pada tahun anggaran 2020 lalu, Pemkab Kutim harus melaksanakan refocusing atas APBD untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanggulangan tanggap darurat Covid-19.

Alokasi anggaran dari porsi belanja barang/jasa, belanja pegawai, dan belanja modal, dialihkan untuk kepentingan penanggulangan dampak Covid-19.

‘’Dalam kondisi seperti ini, pendapatan daerah juga mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19,’’ jelasnya.

Meski indikator makro tersebut menunjukkan tren negatif, Bupati menyatakan, pada indikator makro lainnya menunjukkan data yang positif. Salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutim tahun 2020 tercatat mencapai 73.00 dan kesejahteraan penduduk Kutim terus mengalami peningkatan.

Bupati juga menyatakan, sejumlah prestasi berhasil dicapai Pemkab Kutim sepanjang 2020. Antara lain perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah hingga mencapai 4 kali berturut-turut. Hal itu menjadi tanda bahwa Pemkab Kutim telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan penggunaan anggaran yang sesuai.

Tak hanya itu, Ardiansyah menambahkan, ada sejumlah penghargaan yang telah dicapai Pemkab, menjadi pertanda bahwa Kutim telah memiliki banyak kemajuan.

Beberapa penghargaan tersebut antara lain, penghargaan atas penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan predikat nilai B dari Kemenpan RB, dan penghargaan terbaik bidang kehutanan oleh gubernur Kaltim.

“Kemudian penghargaan bidang kwartir cabang pramuka tergiat oleh gubernur Kaltim, penghargaan II bidang holtikultural, dan penghargaan bidang perkebunan oleh gubernur Kaltim,” ucapnya.

Dia melanjutkan, hal itu merupakan pengakuan atas hasil kinerja Pemkab Kutim. Hal itu diharapnya menjadi langkah awal untuk perkembangan Kutim ke depan.

“Kami menyadari masih banyak target yang harus dicapai. Namun kami tetap optimis program telah terlaksana sesuai yang diprogramkan,” tutupnya.

[El | NON]