Samarinda
DPRD Samarinda Dorong Pemkot Turunkan PPKM hingga Level 1

Kaltimtoday.co, Samarinda - Ketua komisi IV DPRD Samarinda mendukung pernyataan Wali Kota Oktober nanti Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Samarinda Turun menjadi Level-1.
Diketahui, pernyataan Wali Kota Samarinda tersebut disampaikan saat mengetahui bahwa Kebijakan PPKM di Samarinda turun menjadi Level-2. Hal ini pun didukung penuh oleh Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
Sri Puji Astuti mengatakan, supaya PPKM di Samarinda bisa turun menjadi Level-1 maka perlu dukungan dari masyarakat dan penanganan Covid-19 harus secara masif dari pemerintah.
“Jangan biarkan pemerintah bekerja sendiri maka perlu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat,” ucapnya, Senin (25/9/2021).
Menurut Ketua Komisi IV tersebut, selain penanganan Covid-19 yang masif dari pemerintah, dia pun menyarankan agar pengawasan penanganan Covid-19 diperketat
“Kalau bisa pengawasan Satgas Covid-19 bisa sampai pada tataran RT,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Politikus Partai Demokrat tersebut turut mendukung percepatan vaksinasi di Samarinda sehingga herd immunity masyarakat bisa segera terbentuk.
“Tentunya distribusi vaksin dari pusat sesuai sasaran untuk mencapai herd Immunity,” tuturnya.
Namun, hingga saat ini Puji mengapresiasi kolaborasi antar elemen yang akhir-akhir ini gencar mengadakan vaksinasi di Samarinda.
"Salah satu indikator PPKM Level itu turun adalah banyaknya vaksinasi yang dilakukan," tutup Puji.
[SDH | TOS | ADV DPRD SAMARINDA]
Related Posts
- DPRD Samarinda Dukung Penuh Rencana PLTSa, Sarankan Sinergi Antarwilayah untuk Penuhi Kuota Sampah
- Lewat Aplikasi SEPAKAT, Dispora Kaltim Tawarkan Transparansi dan Dukungan Nyata bagi Organisasi Kepemudaan
- DPRD Samarinda Perpanjang Pembahasan Raperda TPU, Pembahasan Teknis Lokasi Masih Jadi Kendala
- PAD Samarinda Naik, Pemkot Fokus Pajak dan DPRD Usulkan Event Nasional
- DPRD Samarinda Soroti Peredaran Beras Oplosan: Konsumen Dirugikan, Pengawasan Harus DiperketatDPRD Samarinda Soroti Peredaran Beras Oplosan: Konsumen Dirugikan, Pengawasan Harus Diperketat