Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Arbain menyesali tindakan oknum pegawai PLN yang melakukan pencabutan meteran listrik seorang warga secara sepihak tanpa memperhatikan standar operasi prosedur (SOP) yang berlaku.

Arbain mengaku kesel terhadap tindakan oknum tersebut. Berdasarkan info yang pihaknya terima, oknum tersebut telah mencopot kilometer salah satu pelanggan di Tanah Datar pada Rabu (26/5/2021) silam, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa alasan.

"Pemilik merasa tidak terima atau keberatan, karena belum ada surat pemberitahuan sebelumnya. Bahkan dibongkar tanpa meminta izin pemilik," ungkap Arbain pada Sabtu (5/62021).

Menurut Arbain, PLN seharusnya lebih memperhatikan SOP yang berlaku. Minimal memberikan peringatan secara lisan maupun tulisan kepada pelanggan apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Sesuai keterangan pemilik yang dikutip oleh Arbain, oknum pegawai PLN yang melakukan tugas pencabutan meteran tidak memakai pakaian dinas PLN seperti karyawan lainnya.

"Setelah dicabut pihak PLN mau pasang yang smart meteran atau menggunakan token. Pemilik menolak karena tidak ada kesepakatan awal tanpa konfirmasi kepada pelanggan," tutur Arbain.

Jika berdasarkan SOP, maka sebelum dijalani dengan melayangkan surat pemberitahuan jika telat membayar. Sementara sesuai keterangan pemilik, keterlambatan pembayaran masih 6 hari, bukan telat selama tiga bulan. Hal ini perlu dicurigai bahwa oknum PLN tersebut ingin kejar target, dan dapat diduga mengejar komisi jumlah pencabutan meteran lama, kemudian diganti dengan smart meteran.

Arbain pun meminta agar terlebih dahulu pemberian edukasi kepada masyarakat agar lebih jelas. Meskipun mengejar profit, namun jangan sampai PLN mengabaikan kualitas pelayanannya.

"Janganlah PLN ini hanya mengejar target pemasangan-pemasangan baru. Saya berharap PLN tidak berbuat seperti itu lagi, dan lebih memperhatikan SOP yang berlaku lagi," harap Arbain.

[SDH | ADV]