Advertorial
Edy Suharto Resmi Pimpin BPKP Kaltim, Tegaskan Fokus pada Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah

Kaltimtoday.co, Samarinda - Edy Suharto resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuhan jabatan dilakukan pada Senin (30/6/2025) di Pendopo Odah Etam, dan menjadi momen penting untuk menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Edy menekankan pentingnya semangat kolektif dalam menjalankan tugas pengawasan. Ia menyampaikan bahwa seluruh jajaran BPKP bekerja secara terintegrasi di bawah arahan pimpinan pusat, dengan prinsip kebersamaan sebagai fondasi utama.
“Dimanapun kami ditempatkan, kami membawa semangat dan arahan yang sama dari pimpinan pusat. Pengawasan harus berjalan sinergis dengan kebijakan pemerintah,” ujar Edy.
Lebih lanjut, Edy menjelaskan bahwa BPKP memiliki agenda pengawasan prioritas yang selaras dengan program strategis nasional dan daerah. Ia menyebut, pihaknya akan terus mengawal percepatan program unggulan Presiden serta mendukung visi dan misi Gubernur Kaltim dalam pembangunan yang berintegritas.
“Kami tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan rutin, tetapi juga fokus pada efektivitas hasil pembangunan dan efisiensi penggunaan anggaran,” tambahnya.
Salah satu target penting yang ingin dipertahankan adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi pemerintah daerah di Kaltim. Menurut Edy, penguatan sistem pengendalian internal pemerintah menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat daerah untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan mematuhi regulasi yang berlaku dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintahan.
“Kami optimistis Kaltim mampu mempertahankan opini WTP. Selain efisiensi anggaran, keamanan dan akuntabilitas aset daerah juga menjadi perhatian utama dalam pengawasan kami,” tegas Edy.
[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]
Related Posts
- Maxim Indonesia Sampaikan Hak Jawab soal Tarif Ojol di Kaltim, Sebut Sudah Patuh SK Gubernur, Tapi Kenaikan Bisa Berdampak pada Ekonomi
- Citra Sosial Pelaku Kejahatan Jadi Penghalang, DPRD Kaltim Dorong Edukasi Publik
- AMKB Tolak Penerapan Tarif Batas Bawah Aplikator Program Slot dan Double Order
- Masalah Jalan Rusak di Samarinda? Bukan Cuma Soal Lubang, Tapi Sistem!
- Urgensi Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat di Indonesia