Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan Rapat Paripurna untuk mendengar pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. 

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar Junaidi dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar,  Senin (18/11/2024). 

Junaidi mengatakan, pembahasan terkait RAPBD 2025 kini memasuki tahapan penting sebelum pengesahan. Tahap selanjutnya, akan dibahas kembali oleh Banggar DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kukar.

“Kami akan ada bahas kembali, untuk meninjau kembali berbagai hal yang sudah disampaikan, baik oleh komisi maupun fraksi," ujar Junaidi.

Setiap Fraksi, lanjutnya, telah menyampaikan pandangan mereka, yang sebagian besar mengapresiasi program pemerintah dalam RPJMD yang telah berjalan dengan baik. Namun pandangan fraksi tersebut menjadi bahan koreksi dan evaluasi untuk pemerintah daerah, sehingga kegiatan serta pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Tadi, tetap ada catatan kritis untuk perbaikan ke depan, baik terkait kebijakan yang perlu disesuaikan dengan aturan, maupun skala prioritas pembangunan," tambahnya.

Lebih lanjut, Junaidi menargetkan bahwa RAPBD 2025 dapat disahkan pada 29 November 2024. 

"Apa yang disampaikan oleh fraksi akan kita bahas di banggar untuk mencocokkan hasil reses, kunjungan lapangan, maupun rapat-rapat dengan OPD. Ini bertujuan agar RAPBD 2025 benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Dalam pandangan umum fraksi, sejumlah poin menjadi perhatian, seperti infrastruktur yang perlu dibenahi, keterbatasan anggaran yang harus diselaraskan dengan prioritas, hingga program-program mangkrak yang membutuhkan tindak lanjut. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada program yang mendukung petani dan sektor prioritas lainnya.

"Semua masukan ini akan menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD di tingkat banggar. Kita akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan hasil pengamatan di lapangan dan aspirasi masyarakat," pungkas Junaidi.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp