Kaltimtoday.co, Samarinda - Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (MAHAKAM) kembali gelar aksi di depan gedung DPRD Kaltim, Rabu (6/4/2022). Mereka menuntut 3 hal. Yakni kenaikan BBM, kenaikan PPN, hingga wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 tahun serta penundaan pemilu 2024. Ketiga hal tersebut memang tengah jadi perbincangan hangat di nasional dan menimbulkan pro kontra.

Humas aksi, Arya menyebutkan bahwa, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat agar terlibat pada aksi hari ini. Pihaknya juga mengantongi sejumlah alasan untuk membawa 3 tuntutan itu. Pertama terkait kenaikan BBM dan kenaikan PPN, sangat tidak relevan. Sebab kondisi saat ini masih terjadi pandemi dan sedang berlangsung pemulihan ekonomi yang belum maksimal.

"Itu sangat tidak diterima sekali oleh masyarakat. Sebab saya yakin tuntutan pertama dan kedua itu, anggarannya bakal masuk ke penundana pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," tegas Arya kepada awak media.

Sedangkan terkait wacana penambahan masa jabatan presiden jadi 3 tahun dan penundaan pemilu 2024, dinilai tidak relevan pula. Sesuai undang-undang yang berlaku, presiden dan wakil presiden hanya boleh menjabat selama 2 periode. Setelah itu tak dapat dipilih kembali untuk menjabat.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Kami ingin DPRD Kaltim bisa berdialog dan berdiskusi bersama kami terkait tuntutan yang kami bawa. Wakil rakyat harus punya sikap secara tegas terkait tuntutan yang kami bawa," lanjut Arya.

Jika tidak ada respons signifikan, Arya menyebut pihaknya akan kembali melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih banyak dibanding hari ini.

Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan tarif PPN yang saat ini menjadi 11 persen. Kenaikan tersebut diatur di dalam UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian berdasarkan pengumuman resmi dari PT Pertamina, harga Pertamax per 1 April 2022 naik jadi Rp 12.500 sampai Rp 13.500 per liternya. Sebelumnya, hanya Rp 9.00 sampai Rp 9.400 per liter.

Aliansi MAHAKAM juga menilai, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden hanya nafsu politik dan kepentingan oligarki sebab tidak ada urgensi yang jelas terkait penundaan tersebut. Wacana ini sangat bertentangan dengan konstitusi dan mengkhianati reformasi.

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.