Kaltimtoday.co, Jakarta - Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI terkait Penyelenggaraan Haji 2024 atau dikenal sebagai Pansus Haji 2024, menuai kritik tajam. Banyak pihak menilai bahwa Pansus ini lebih menonjolkan kepentingan politik ketimbang memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan ibadah haji.

Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM), Syukron Jamal mengungkapkan bahwa, adanya Pansus Haji 2024 seolah tidak relevan dengan kenyataan di lapangan. Pelaksanaan Haji 2024 di Indonesia dinilai sukses besar, meskipun menghadapi tantangan kuota jamaah haji terbesar dalam sejarah.

"Jadi untuk apa ada Pansus Haji 2024, kan tidak ada gunanya. Katanya menemukan berbagai macam permasalahan terkait layanan jamaah haji selama di Makkah oleh Timwas DPR yang hanya beberapa hari di sana, faktanya justru terbantahkan oleh banyaknya pengakuan jamaah yang merasa terlayani maksimal, ada beberapa kasus yang ditemui timwas lapangan, tapi tentunya tidak mewakili secara keseluruhan," ujar Syukron Jamal dalam acara Media Gethering JMM di Kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2024).

Syukron menambahkan bahwa, berdasarkan pengamatannya, pelayanan Haji 2024 sudah sangat optimal di semua aspek. Fasilitas akomodasi yang memadai, menu makanan yang sesuai dengan selera Indonesia, serta layanan transportasi bus sholawat yang efisien mendukung kelancaran ibadah haji.

Namun, menurutnya Timwas DPR tampaknya mencari kesalahan di luar teknis penyelenggaraan, seperti dalam isu pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jamaah oleh Menteri Agama. Penambahan kuota ini terjadi selama pelaksanaan haji dan diatur oleh Pasal 9 UU No. 9/2019, yang mengatur bahwa Menteri Agama memiliki wewenang atas alokasi kuota tambahan tersebut.

Sebanyak 10.000 jamaah haji reguler dan 10.000 untuk jamaah haji khusus yang jika dipersoalkan oleh Timwas DPR, tentu telah disampaikan telah melalui berbagai pertimbangan termasuk daya tampung mina yang over kapasitas dan kesiapan teknis lain.

“Awalnya, Timwas DPR yang dipimpin Cak Imin (Muhaimin Iskandar) kan bergerak dari temuan sebagian kasus kecil keluhan over kapasitas jemaah di tenda Mina kemudian mencari-cari celah dari menu konsumsi, layanan akomodasi dan transportasi yang kemudian justru terbantahkan oleh fakta di lapangan serta kesaksian jemaah yang sangat puas atas pelayanan haji. Para wakil rakyat tersebut kemudian mencari celah dengan menyoal masalah pembagian kuota tambahan jemaah haji tepatnya soal pengalihan 50% dari kuota tambahan oleh Kemenag ke haji khusus. Sesuatu yang seharusnya cukup diselesaikan dengan rapat dengar pendapat (RDP) untuk tabayyun,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dendy Wijaya Saputra, pria yang juga terjun langsung sebagai Kepala Pelayanan Lansia pada Haji 2024 ini menuturkan, isu-isu miring yang diangkat dalam upaya pembentukan Pansus Haji 2024 ini dalam beberapa aspek cenderung melukai para petugas haji, pasalnya, menurut pengamatannya di lapangan, pelayanan para petugas haji 2024 telah maksimal, dengan berbagai perjuangannya melayani Jamaah Haji Indonesia

"Kalau yang dipersoalkan kuota, menurut saya Dirjen Haji juga sudah jelas di media massa, Menteri Agama juga sudah jelas di media massa bahwa ada beberapa alasan, ada beberapa sebab terkait dengan kuota kuota tersebut. Makanya ini harus jelas, harus transparan, kalaupun misalnya dipansuskan, maka harus terbuka, kita sebagai masyarakat Indonesia yang mengatasnamakan hukum di atas segalanya itu sah-sah saja," tandas Dendy.

Ia menyayangkan Pansus Haji 2024 yang terkesan mencari-cari kesalahan yang diakui banyak pihak bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu menunjukkan bahwa Pansus Haji 2024 terbentuk dengan kurangnya data dan testimoni dari para jamaah yang mayoritas menyatakan puas dengan pelayanan haji tahun ini.

"Jangan sampai juga membuat gaduh negara ini dengan hal yang belum tentu pastinya, sehingga satu indonesia ini suudzon gitu terhadap Kementerian Agama, terhadap orang yang memang mengurusi umat dengan sangat sungguh-sungguh, mengurusi umat dalam ibadah hajinya, terus kemudian ada terpaan isu-isu miring yang belum jelas kebenarannya," tandasnya.

Ketua Sahabat Haji Indonesia, Hendri, menyatakan kebingungannya terhadap pembentukan Pansus Haji 2024. Ia menganggap bahwa adanya Pansus justru tidak relevan mengingat kesuksesan penyelenggaraan haji tahun ini.

"Saya justru bingung dengan adanya Pansus Haji 2024, muncul ditengah kesuksesan yang dieluh-eluhkan masyarakat, khususnya para jamaah. Faktanya, baik di dunia nyata maupun dunia maya, mereka yang berkesempatan beribadah ke tanah suci tahun ini merasakan betul bagaimana kinerja petugas haji, yang dikoordinir dan diarahkan dengan perencanaan, teori dan inovasi yang cukup baik, sehingga insiden-insiden yang biasa terjadi pada penyelenggaraan haji tidak terjadi pada tahun ini," ungkapnya.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp