Kaltimtoday.co, Samarinda - Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Rudy Soeprihadi Prawiradinata membuka rangkaian acara dialog bertemakan Menuju Ibu Kota Masa Depan; Smart, Green, Beautiful dan Sustainable, bertempat di Swiss-Belhotel, Balikpapan, Rabu (21/09/2019) siang. Dalam dialog, Rudy menjelaskan beberapa alasan ibu kota negara direncanakan berpindah ke Kalimantan. Letak geografis Kalimantan diketahui berada di lokasi strategis karena berada di tengah Indonesia. Selain posisi strategis pulau Kalimantan dinilai jauh dari bencana alam semisal kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan gempa tektonik berdasarkan hasil kajian Bappenas.

Selain itu dari segi potensi Sumber Daya Alam (SDA), jelas tidak diragukan lagi bahwa Kaltim sangat memilikinya. Sementara sisi budaya dan sejarah memiliki historis kerajaan tertua di Indonesia yakni kerajaan Kutai.

Sedangkan sisi ekonominya, Benua Etam menjadi salah satu daerah penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di negara ini.

Banyak aspek telah terpenuhi untuk memenuhi kriteria calon ibu kota negara yang baru.

Persoalan lainnya, yakni jumlah penduduk di Pulau Jawa sudah begitu padat. Sekitar 56 persen penduduk Indonesia tersentral di Jawa. Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta sebagai pusat pemerintahan, kedepannya, pembangunan Indonesia harus dipindah keluar Pulau Jawa.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Pembahasan pemindahan ibu kota disebut-sebut "orang dalam" sudah mengerucut. Dua kabupaten di Kaltim dianggap memenuhi kriteria untuk menggantikan Jakarta. - Selengkapnya kunjungi www.kaltimtoday.co - #ppu #kukar #ibukota #jakarta #kaltim #samarinda #balikpapan

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 19 Agu 2019 jam 2:31 PDT

"Presiden ingin membangun Indonesia sentris, makanya pembangunan nanti di luar Pulau Jawa," sebut Rudy.

Perpindahan pusat pemerintahan ini diharap akan menumbuhkan pusat perindustrian dengan akses yang lebih sentral. Yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi secara merata.

"Perlu didorong pusat industri ke kawasan ekonomi khusus, termasuk ibu kota negara ke Kalimantan," imbuhnya.

Polusi udara, kepadatan penduduk, serta infrastruktur yang tidak memadai karena persoalan luas wilayah pembangunannya, membuat daya dukung Jakarta dalam kategori tak mampu lagi menopang pusat pemerintahan negara. Sebelum memilih Kalimantan, Bappenas juga mengkaji wilayah lain seperti Sulawesi, Sumatera, dan beberapa daerah lainnya. Dengan modelin ekonomis ini lah, ternyata Kalimantan punya nilai lebih unggul.

"Sebenarnya perencanaan pemindahan ibu kota ini tidak dadakan. Kami memulainya dari 2017 lalu," ucapnya.

Dengan memindahkan pusat pemerintahan, maka bisa diperkirakan menjadi daya dongkrak investasi.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bisnis properti diprediksi meningkat secara signifikan. Lapangan kerja terbuka. Kualitas pembangunan infrastruktur di berbagai bidang juga akan ikut terdongkrak.

“Akan terjadi perputaran ekonomi yang sangat signifikan. Ibu kota negara harus berada di poros tengah Indonesia,” tuturnya.

Khusus untuk Kaltim disebutkan nya, memiliki sejumlah infrastruktur pendukung. Kaltim memiliki dua bandara besar di Samarinda dan Balikpapan. Kemudian dari sisi laut, terdapat beberapa pelabuhan berskala besar, seperti Pelabuhan Kariangau Balikpapan dan Pelabuhan Palaran Samarinda.

“Beberapa infrastruktur itu menjadi kelebihannya (Kaltim). Ibu kota negara juga harus memiliki pangkalan militer tentunya yang sudah kami bicarakan dengan Kementerian Pertahanan,” pungkasnya.

[JRO | TOS]