Kaltimtoday.co - Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, dengan tegas menegaskan bahwa TNI tidak akan melindungi dua oknum anggotanya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang di Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan). Menurutnya, anggota yang terbukti bersalah akan mendapat sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.

"TNI tidak akan melindungi yang salah. Yang bersangkutan ditetapkan tersangka dan sejak kemarin saya sudah tanda tangan untuk dilakukan penahanan dan itu sudah dilaksanakan," kata Panglima TNI usai meninjau Latihan Gabungan TNI Dharma Yudha 2023 di Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran, Situbondo, Jawa Timur, pada Selasa (1/8/2023).

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menetapkan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA), dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang di Basarnas, bersama dengan tiga orang lainnya.

Panglima TNI menegaskan bahwa TNI tidak akan melakukan intervensi dalam kasus tersebut dan selalu tunduk pada hukum. "Tentunya kita menegakkan hukum dengan santun. Sudah ada undang-undang yang mengatur itu, ya kita tentunya harus patuh dan tunduk terhadap undang-undang itu," katanya.

Menkopolhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) Mahfud MD juga telah menyampaikan bahwa TNI tunduk pada Peradilan Militer sesuai Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997. Selama undang-undang mengenai TNI belum diatur secara khusus, maka akan menggunakan Peradilan Militer.

Panglima TNI menegaskan bahwa masyarakat dapat mengikuti perkembangan penyidikan dalam kasus dugaan suap di Basarnas. TNI tetap akan berpegang pada hukum dan anggota yang terbukti bersalah akan diberi sanksi, sementara yang berprestasi akan mendapat penghargaan.

Janji Panglima TNI ini mencerminkan komitmen pihak berwenang untuk memberantas korupsi dan menjalankan proses hukum dengan adil dan transparan.