Kaltimtoday.co, Sangatta - Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, Polres Kutai Timur (Kutim) mengantisipasi kejahatan yang berkembang di media sosial (medsos) seperti hoaks, SARA dan provokasi. Pengawasan dunia maya digencarkan menyusul pembatasan kampanye tatap muka sesuai protokol Covid-19.

Kapolres Kutim, AKBP Indras Budi Purnomo mengatakan, polisi telah diberi amanat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menangani kasus kejahatan melalui medsos seperti hoaks. Untuk itu, dengan satuan seperti Reskrim, Intelkam, dan Tim Cyber terus menggencarkan pengawasan di media sosial.

“Satuan ini akan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi dan mengayomi masyarakat dengan cara preemptive dan preventif,” kata AKBP Indras saat ditemui, Jumat (14/8/2020).

Diakui, dalam Pilkada, sejumlah pihak menggunakan media sosial sebagai wadah untuk menggiring opini. Jika terjadi pelanggaran yang misalnya berbau hoaks SARA dan provokasi akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

“Ketika mendapatkan hal-hal negatif, maka langsung melakukan profiling untuk mengetahui siapa yang membuat dan menyebarkan konten tersebut,” terangnya.

Oleh sebab itu, masyarakat diminta bijak dalam bersosial media. Kepolisian mendorong penyelenggara pemilu agar bersama-sama membuat nota kesepahaman untuk mengikat para kontestan yang ikut Pilkada untuk menggunakan medsos secara sehat.

“Dengan demikian dapat terwujud suasana pemilu aman dan kondusif,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakannya, di dunia nyata kepolisian juga mengawal tahapan pilkada. Sekarang masuk ke verifikasi faktual dukungan calon perseorangan.

Senada, komisioner Bawaslu Kutim, Budi Wibowo mengatakan, sejauh ini hanya internal Bawaslu Kutim yang melakukan pengawasan, baik pengawasan di dunia nyata maupun di media sosial.

“Bawaslu tidak bentuk tim cyber patrol, tapi kami dari internal sendiri yang bekerja dan mengawasi demi mencegah hoaks, ujaran kebencian dan kampanye hitam,” jelas Budi.

[EI | RWT]