Samarinda
KAMMI Samarinda Gelar Diskusi dengan DPRD dan Disdik, Bahas Potret Pendidikan di Tengah Pandemi

Kaltimtoday.co, Samarinda - Pengurus Daerah KAMMI Samarinda mengadakan diskusi menuju Hari Pendidikan Nasional dengan tema “Potret Pendidikan Samarinda di Tengah Pandemic” pada Minggu, 25 April 2021. Diskusi dimulai pada pukul 16.00 di Gedung Trustco dengan mendatangkan beberapa narasumber di antaranya, dr. Sri Puji Astuti selaku Ketua Komisi IV DPRD Samarinda dan Barlin Kesuma selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Samarinda.
KAMMI Samarinda menyoroti efektivitas dunia dendidikan di Samarinda dalam kondisi pandemi Covid-19 dan merespon janji politik wali kota terpilih untuk penanganan pendidikan di Samarinda yang menyebutkan dalam 100 hari kerjanya akan ada penanganan Covid-19 di bidang pendidikan dengan membangun Sekolah Tangguh Covid-19 dengan target 14 sekolah yang terdiri 4 TK, 5 unit SD dan 5 unit SMP di 100 hari kerja pertama serta dalam misinya juga disebutkan program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun.
‘’Program yang dijanjikan oleh wali kota harus diukur keberhasilannya oleh masyarakat Samarinda, jangan hanya memberikan janji yang melangit tapi tidak bisa direalisasikan dengan baik dan pastikan program pendidikan ini benar-benar untuk rakyat, maka dari itu diskusi ini kita membedah secara langsung. Pendidikan di kota Samarinda dalam kondisi pandemi dari aspek regulasi dan anggarannya," ungkap Aulia Furqon selaku Kepala Departemen Kebijakan Publik KAMMI Samarinda
Beragam permasalahan yang terjadi selama sekolah online di Samarinda mulai dari lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet di beberapa kelurahan di Samarinda termasuk quota internet murid minimalis, media pembelajaran yang digunakan para guru dominan monoton dan membuat para murid merasa jenuh atau bosan, pembelajaran dominan belum interaktif, karakter ataupun perilaku para murid sulit dipantau, pembelajarannya cenderung tugas online, hingga tugas yang diberikan pada murid menumpuk. Jelas deretan permasalahan tersebut menjadi PR berat untuk Dinas Pendidikan Samarinda.
Hal ini langsung di respon oleh Barlin selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Samarinda.
Baca Juga: Pasar Subuh Digusur Aparat Gabungan, DPRD Samarinda Sesalkan Proses Dialog yang Tak Berjalan
Baca Juga: Mantan Admin Judol Thailand Bikin Hoaks Perang di Samarinda, Dapat Ancaman Enam Tahun PenjaraBaca Juga: Kuasa Hukum RSHD Buka Suara Soal Tudingan Malpraktik, Sebut Tindakan Sudah Sesuai ProsedurView this post on InstagramBaca Juga: Polresta Samarinda Bakal Tindak Lanjuti Hasil Uji Laboratorium Pemkot Soal BBM Bermasalah
“Kita terus mengevaluasi sistem yang ada dan terus berbenah untuk ke depannya, sampai hari ini (25 April 2020) sudah ada 9 sekolah di Samarinda yang mengadakan PTM (pertemuan tatap muka) dan belum ada kasus (terpapar Covid-19), akan menyusul 5 sekolah lagi untuk segera mengadakan PTM pada Mei nanti’," ungkapnya.
Barlin juga menegaskan, sudah ada 800 tenaga pendidik yang divaksin dan untuk sekolah-sekolah yang belum mengadakan PTM tetap bisa belajar efektif dengan aplikasi SmartEdu.
“Aplikasi Smart Edu yang diluncurkan Dinas Pendidikan Samarinda sudah sangat mudah digunakan mulai dari pengerjaan ujian, memantau kehadiran dan kegiatan pendidikan lainya," ungkap Barlin.
Sementara itu, dr. Sri Puji Astuti menyampaikan, untuk anggaran pendidikan di Samarinda masih cenderung kecil karena ada beberapa kendala, mulai dari blank spot dan perlu menyesuaikan dengan kondisi Covid-19.
"Samarinda meskipun ibu kota Provinsi Kalimantan Timur tapi masih memiliki blank spot (tidak meratanya pembangunan sekolah) di beberapa titik, hal ini yang sedang dikerjakan untuk dibenahi mulai dari penambahan sekolah dan sarana prasarana karena target kita semua sekolah di Samarinda sudah beton semua,’’ ungkap Sri.
Sri juga menjelaskan terkait syarat dan kendala sekolah dalam melakukan tatap muka.
‘’Dari Covid-19 ini kita mempercepat peningkatan sarana dan prasana di beberapa sekolah sejauh ini masih banyak sekolah yang belum memenuhi syarat. Sekolah bisa mengadakan PTM dengan syarat sanitasi termasuk toilet bersih dan layak, memiliki fasilitas kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki sarana cuci tangan atau hand sanitizer dan disinfektan, menyediakan thermogun (alat pengukur suhu tubuh), pemetaan satuan pendidikan untuk mengetahui siapa yang punya komorbid (penyakit penyerta), persetujuan komite sekolah dan orang tua/wali siswa jadi tanpa adanya paksaan harus mengikuti PTM," ungkapnya.
Di akhir diskusi, KAMMI Samarinda akan mengadakan audiensi lanjutan untuk memberikan rekomendasi terkait pendidikan tatap muka dengan Dinas Pendidikan dan Komisi IV DPRD Samarinda sebagai bentuk pengawalan pendidikan Samarinda yang lebih baik ke depannya.
[RWT]
Related Posts
- FUGO Hotel Samarinda Segera Luncurkan Ballroom Megah
- Orica Perkenalkan Angkatan Kedua Women in Operations, Dorong Keterlibatan Perempuan di Industri Tambang
- Ombudsman Kaltim Temukan Dugaan Pungutan Ilegal di SMA/SMK Negeri, Pemprov Siapkan Regulasi Baru
- Penembakan di THM Samarinda Diduga Bermotif Balas Dendam, 9 Tersangka Diamankan Polisi
- Di Bawah Ancaman Penggusuran, Pedagang Pasar Subuh Samarinda Tetap Berjualan