Kaltimtoday.co, Samarinda - Cita-cita dalam mewujudkan Samarinda Bebas Tambang 2026 kian memperoleh perhatian serius dari berbagai unsur pemerintahan maupun elemen masyarakat.

Wacana tersebut selaras dengan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam mewujudkan arah pembangunan yang mengedepankan aspek berkelanjutan. 

Ketergantungan pada sektor pertambangan perlahan akan mulai dialihkan pada sektor industri non ekstraktif seperti sektor jasa, perdagangan, dan industri pariwisata.

Sebagai bentuk dukungan nyata, saat ini Komisi II DPRD Samarinda tengah merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata.

Ketua Pansus II DPRD Samarinda, Viktor Yuan menjelaskan bahwa banyaknya libur akibat hari besar keagaman menjadi tantangan dalam penggodokan regulasi tersebut. Utamanya cuti libur dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sejak Raperda Pariwisata pertama kali masuk pembahasan.

“Ya, (tantangan) sebenarnya ini kan kita kebanyakan cuti libur, cuti libur. Banyak hari besar keagamaan juga,” papar Viktor saat ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda baru-baru ini.

Sebagai solusi, Ia menegaskan bahwa proses penyerapan aspirasi tak akan hanya mengandalkan rapat formal, namun juga memaksimalkan pertemuan-pertemuan informal apabila diperlukan.

“Sebenarnya kita masih butuh pembahasan lebih lanjut, tapi tidak apa-apa. Nanti di luar agenda rapat yang resmi juga kami bisa berdiskusi langsung,” ujarnya optimis.

Sebelumnya, Raperda Pariwisata ditargetkan akan rampung pada 18 Juni 2025. Namun Viktor menjelaskan bahwa pihaknya akan turut mempertimbangkan opsi perpanjangan apabila dirasa perlu.

“Alhamdulillah bisa dibilang sekarang sudah 80 persen progresnya. Tapi kita lihat mungkin ada perpanjangan karena melihat kemarin banyak libur juga ya,” kunci Viktor.

[NKH | ADV DPRD SAMARINDA]