Kaltimtoday.co, Berau - Ketiadaan tenaga medis di Puskesmas Maratua sejak Januari 2025 menimbulkan keresahan di masyarakat. Warga yang membutuhkan pelayanan medis terpaksa melakukan rujukan mandiri ke rumah sakit di kota. Kondisi ini menambah beban bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses transportasi.

Kekosongan dokter terjadi setelah kontrak tenaga medis Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak diperpanjang. Hal ini akibat regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang melarang pemerintah daerah untuk mengangkat kembali tenaga PTT. Sejak 15 Januari, tidak ada lagi dokter umum maupun dokter gigi yang bertugas di Puskesmas Maratua.

"Memang belum terakomodir di Puskesmas. Kontrak dokter PTT kami sudah tidak diperpanjang sejak awal Januari. Sesuai surat edaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten, tenaga medis yang kontraknya habis tidak diperbolehkan lagi bertugas," ujar Kepala Puskesmas Maratua, Suryan, Minggu (16/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi, serta menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten. Namun, hingga kini belum ada solusi konkret yang diberikan untuk mengatasi kekosongan tenaga medis di Maratua.

Suryan menegaskan bahwa meskipun Puskesmas Maratua berstatus Puskesmas 24 jam dan memiliki layanan rawat inap, operasional tetap berjalan dengan dukungan tenaga kesehatan lainnya seperti perawat dan bidan. Namun, keterbatasan ini membuat masyarakat tidak bisa mendapatkan pengobatan dan terapi secara maksimal.

"Jika ada pasien yang membutuhkan pengobatan medis, kami melakukan rujukan ke rumah sakit kabupaten. Untuk kondisi darurat seperti kecelakaan atau persalinan normal, masih bisa ditangani oleh perawat dan bidan," tambahnya.

Namun, ketiadaan dokter ini tetap menjadi kendala besar bagi masyarakat. Beberapa pasien dengan penyakit kronis atau kondisi darurat terpaksa mencari solusi sendiri. Ada pula warga yang langsung pergi ke rumah sakit tanpa melalui Puskesmas karena mengetahui tidak ada dokter yang bertugas.

"Kami sangat kesulitan. Maratua ini daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun asing. Harusnya ada dokter yang siap siaga. Kami sudah berkoordinasi dengan kabupaten, tetapi hingga kini belum ada solusi konkret," keluh Suryan.

Menurut data tidak resmi, sudah ada beberapa warga yang meninggal setelah dirujuk ke rumah sakit kabupaten. Namun, karena banyak warga yang langsung mencari pengobatan sendiri, data resmi jumlah pasien yang dirujuk sulit didapatkan.

Menanggapi hal ini, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu pelayanan dasar seperti kesehatan. Ia menyebut pentingnya skala prioritas agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meskipun ada kebijakan efisiensi. 

"Efisiensi tidak boleh mengurangi hak-hak dasar masyarakat. Kesehatan dan pendidikan itu mutlak. Kita harus duduk bersama untuk mencari solusi agar pelayanan kesehatan di Maratua tetap berjalan," ujar Akmal Malik.

Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah berkolaborasi dengan daerah lain yang memiliki kelebihan tenaga medis. Insentif yang memadai juga perlu diberikan agar tenaga medis tertarik bertugas di daerah terpencil seperti Maratua.

"Jika wisatawan asing bisa datang ke Maratua karena hadiah lomba yang menarik, maka tenaga medis juga bisa datang jika diberikan insentif yang layak. Ini penting untuk kita pikirkan bersama," pungkasnya.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp