Daerah

Mahasiswa Unikarta Minta Beasiswa Kukar Idaman Tak Dipangkas Meski APBD 2026 Turun

M Jaini Rasyid — Kaltim Today 15 Januari 2026 10:09
Mahasiswa Unikarta Minta Beasiswa Kukar Idaman Tak Dipangkas Meski APBD 2026 Turun
Unikarta. (Istimewa)

Kaltimtoday.co, Tenggarong - Turunnya postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2026 memunculkan sejumlah kekhawatiran di layanan dasar, khususnya beasiswa pendidikan. Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) pun meminta Beasiswa Kukar Idaman tetap dijaga tanpa pengurangan kuota maupun anggaran.

Presiden BEM Unikarta, Zulkarnain, menyebut beasiswa pendidikan bukan sekadar bantuan, melainkan investasi jangka panjang untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). Ia menilai pendidikan memiliki efek berantai terhadap kemandirian masyarakat, sehingga tidak boleh ditempatkan sebagai sektor yang bisa dikompromikan ketika anggaran menurun.

“Pendidikan itu hal paling mendasar. Kalau SDM meningkat, ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah bisa berkurang karena mereka lebih mandiri,” ujarnya.

Zulkarnain berharap Pemkab Kukar tetap memberi dukungan penuh pada 2026. Ia menyebut dukungan anggaran dan kuota idealnya tidak menurun, bahkan jika memungkinkan bertambah.

“Tahun sebelumnya dukungannya hanya beberapa miliar. Harapannya tahun 2026 bisa lebih besar dan kuotanya meningkat,” katanya.

Kekhawatiran pemangkasan muncul karena APBD Kukar 2026 turun pada angka sekitar Rp7,1 triliun. Konsekuensinya, sejumlah program terancam penyesuaian.

Situasi serupa pernah terjadi dalam penyaluran 2025. Pendaftar Beasiswa Kukar Idaman membengkak mencapai lebih dari 9.000 orang, sementara kuota awal hanya sekitar 1.300. Setelah verifikasi, total penerima ditetapkan 4.015 mahasiswa lintas jenjang.

Di sisi lain, sejumlah besaran beasiswa di 2025 juga terkoreksi. Untuk jenjang S1/D4, nilai yang sebelumnya di kisaran Rp 5 juta turun menjadi Rp 1,6 juta. Penyalurannya dibagi dua tahap, Rp3,4 juta berasal dari APBD Murni, sementara sisanya melalui APBD Perubahan. Kebijakan ini merupakan bentuk penyesuaian fiskal, tetapi dinilai berpotensi mempengaruhi keberlanjutan program jika terjadi kembali di 2026.

Menurut Zulkarnain, pendidikan perlu ditempatkan sebagai prioritas setelah kesehatan dan layanan dasar lainnya. Ia menilai pembangunan SDM justru menjadi modal agar Kukar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

“Kalau pendidikan dipenuhi, SDM berkembang. Itu yang akan kembali ke daerah nanti,” tutupnya.

[RWT] 



Berita Lainnya