Opini
Gini Amat Jadi Warga Indonesia yang Tinggal di Samarinda?
Oleh: Margareth Henrika (Dosen Manajemen FEB Universitas Mulawarman)
JUJUR, akhir-akhir ini saya sering bertanya dalam hati: gini amat, ya, jadi warga Indonesia yang tinggal di Samarinda? Bangun pagi, bukannya langsung berpikir mau mengerjakan apa hari ini, malah muncul pertanyaan: air mengalir tidak? Listrik menyala tidak? Kalau bensin tinggal sedikit, nanti antre berapa jam? Dan kalau semua aman, udara hari ini bisa diajak kompromi tidak?
Kedengarannya sepele. Tapi kalau dipikir-pikir, kok ya tidak sepele. Air, listrik, BBM, bahkan udara seolah menjadi persoalan berbeda. Padahal semuanya bertemu pada satu hal: bagaimana sebuah kota mengelola sumber daya yang dibutuhkan masyarakat untuk terus hidup dan bekerja.
Persoalan air kembali menjadi perhatian di Samarinda. Intrusi air laut ke Sungai Mahakam menyebabkan kadar klorida meningkat sehingga sejumlah Instalasi Pengolahan Air harus mengurangi jam operasional. Air laut tentu tidak bisa disalahkan. Ia hanya mengikuti hukum alam. Tetapi kalau risiko tersebut bisa dikenali dan dipantau, pertanyaannya: apa yang kita lakukan sebelum risiko itu berubah menjadi masalah bagi masyarakat?
Masyarakat mungkin tidak peduli dengan istilah intrusi air laut. Masyarakat hanya peduli: ketika keran dibuka, air keluar atau tidak? Kalau tidak keluar sehari, mungkin masih dimaklumi. Dua hari mulai panik. Tiga hari mulai mencari ember. Lebih lama lagi, mulai menghitung biaya membeli air. Di titik itu, persoalan air berubah menjadi persoalan ekonomi: ada biaya, waktu, dan aktivitas yang ikut hilang.
Hal yang sama terjadi pada BBM. Antrean Pertalite dan Solar di Samarinda dan Balikpapan belakangan menjadi persoalan serius. Penyebabnya dikaitkan dengan berbagai faktor, mulai dari kuota, distribusi, tingginya kebutuhan, hingga dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pemerintah Kota Balikpapan sendiri menilai persoalannya tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah kuota. Artinya, masalahnya bukan sekadar “BBM kurang”, tetapi juga bagaimana sumber daya yang terbatas didistribusikan secara tepat dan efisien.
Mengantre BBM itu melelahkan karena kita kehilangan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan, yaitu waktu. Dua atau tiga jam di antrean mungkin berarti pekerjaan tertunda, pelanggan tidak dilayani, barang tidak terkirim, atau usaha belum buka. Dalam ekonomi, kita mengenalnya sebagai opportunity cost. Bensin punya harga. Tetapi waktu yang kita korbankan untuk mendapatkannya juga punya harga. Kalau ribuan orang mengalami hal yang sama, itu sudah menjadi biaya ekonomi bagi sebuah kota.
Belum selesai dengan BBM, listrik juga punya cerita sendiri. Saya tidak mengatakan listrik tidak boleh padam. Gangguan bisa terjadi. Tetapi sebagai orang yang mempelajari manajemen, saya tertarik pada pertanyaan: seberapa siap sebuah sistem menghadapi gangguan? Bagi penyedia listrik, padam mungkin gangguan teknis. Bagi UMKM, itu gangguan operasional. Kedai kopi, laundry, usaha makanan, atau pelaku usaha yang sedang mengejar pesanan semuanya bisa menanggung dampaknya. Listrik mati bukan hanya lampu yang mati. Ada proses produksi, pendapatan, dan produktivitas yang ikut mati.
Air, listrik, dan BBM bukan tiga cerita yang berdiri sendiri. Mereka bagian dari ekosistem ekonomi. Dalam manajemen operasi, sebuah proses membutuhkan input pada waktu, jumlah, dan kualitas yang tepat. Restoran membutuhkan bahan baku. Pabrik membutuhkan listrik. Jasa pengiriman membutuhkan BBM. Rumah tangga membutuhkan air. Kalau satu terganggu, kita masih bisa mencari cara. Kalau dua terganggu bersamaan, mulai repot. Kalau semuanya datang bersamaan? Ya… selamat datang di kehidupan nyata.
Masalahnya, ekonomi tidak punya tombol pause. UMKM tidak bisa berhenti berusaha karena listrik mati. Pedagang tidak bisa berhenti mengirim barang karena BBM antre. Pekerja tidak bisa berhenti bekerja karena air tidak mengalir. Karena itu, persoalan ini tidak cukup dilihat sebagai kelangkaan sumber daya. Justru karena terbatas, kita membutuhkan perencanaan, distribusi, cadangan, manajemen risiko, dan contingency plan. Gangguan mungkin tidak selalu bisa dicegah, tetapi dampaknya seharusnya bisa dikelola.
Jika intrusi air laut menjadi risiko berulang, perlu dipikirkan diversifikasi sumber air baku dan sistem cadangan. Untuk listrik, keandalan jaringan dan informasi pemadaman sama pentingnya dengan pemulihan. Untuk BBM, bukan hanya jumlah pasokan yang penting, tetapi juga distribusi dan pengawasan. Karena kita sering bertanya, “Berapa banyak yang tersedia?” Padahal pertanyaan lainnya sama pentingnya: “Seberapa baik yang tersedia itu sampai kepada orang yang membutuhkan?”
Dan kemudian saya ingat sepeda. Ekonomi itu seperti sepeda. Ketika sepeda sudah berjalan, kita harus terus mengayuh. Kita tidak bisa tiba-tiba berhenti karena jalan sedang tidak bagus. Berhenti mendadak justru bisa membuat kita oleng. Begitu pula masyarakat. Rakyat tidak bisa berhenti bekerja hanya karena BBM sulit didapat, berhenti berusaha karena listrik padam, atau berhenti menjalankan kehidupan karena air tidak mengalir.
Maka rakyat terus mengayuh. Terus bekerja. Terus bertahan. Tetapi lama-lama capek juga. Pertanyaannya bukan lagi, “Apakah rakyat masih sanggup mengayuh?” Saya rasa jawabannya sudah jelas. Sanggup. Toh selama ini juga sanggup.
Pertanyaannya adalah:
“Mengapa rakyat harus terus mengayuh dengan beban yang semakin berat?”
Kita tidak meminta semuanya sempurna. Kita paham alam bisa berubah, mesin bisa rusak, pasokan bisa terganggu, dan permintaan bisa melonjak. Tetapi justru karena semua itu bisa terjadi, sistem harus disiapkan untuk menghadapinya.
Pembangunan bukan hanya tentang investasi, jalan baru, atau angka pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga seharusnya terasa dalam hal sederhana: ketika keran dibuka, air mengalir; ketika sakelar ditekan, listrik menyala; ketika tangki kendaraan hampir kosong, kita bisa mengisi BBM tanpa menghabiskan sebagian besar hari untuk mengantre.
Saya tinggal di Samarinda. Saya mencintai kota ini. Justru karena itu, mungkin kita boleh sedikit cerewet, mengeluh, bertanya, dan meminta sistem yang lebih baik. Karena kalau masyarakat terus diminta maklum setiap kali sistem terganggu, lama-lama kita justru sedang mengajarkan masyarakat untuk menormalisasi ketidaknormalan.
Dan saya rasa, jangan.
Air mati jangan dinormalisasi. Listrik mati jangan dinormalisasi. Antrean BBM berjam-jam jangan dinormalisasi. Bukan karena kita tidak mau bersabar. Tetapi karena bersabar seharusnya menjadi sikap menghadapi gangguan, bukan alasan untuk membiarkan gangguan menjadi kebiasaan.
Jadi, kalau akhir-akhir ini saya merasa sedikit lelah, mungkin bukan karena saya tidak bersyukur. Saya cuma sedang capek mengayuh. Sepedanya memang harus tetap berjalan.
Tapi kalau boleh meminta sedikit saja: tolong, perbaiki jalannya. (*)
*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co
Related Posts
- 13 Tahun Menunggu, Warga Ring Road Tahap 3 Tagih Ganti Rugi Lahan
- BIFF 2026 Tak Sekadar Panggung Fashion, Dekranasda Bidik UMKM Kaltim Tembus Pasar Global
- BI Kaltim Dorong Digital Farming, Hasil Panen Padi Melonjak Jadi 6,95 Ton per Hektare
- Saefuddin Zuhri Diproyeksikan NasDem Lanjutkan Kepemimpinan Samarinda
- Intrusi Air Laut Meningkat, Lima IPA di Samarinda Kurangi Jam Operasional








