Kaltimtoday.co, Sangatta - Kesejahteraan hingga jaminan kesehatan bagi pekerja buruh di perkebunan yang dikelola oleh perusahaan menjadi sorotan Komisi B DPRD Kutai Timur (Kutim). Pasalnya, dua hak tersebut masih belum terealisasi dengan optimal.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kutim, dr Novel Tyty Paembonan mengungkapkan, hal yang berkaitan dengan segala hak karyawan yang harus selalu dipenuhi oleh perusahaan mulai dari kesehatan, penggajian, dan lain sebagainya harus terus diperhatikan.

Setidaknya, ada memuat jaminan kesehatan, keselamatan hingga kesejahteraan bagi pekerja buruh diperkebunan.

“Terbentuknya sebuah perusahaan itu melalui sektor perkebunan seperti sawit. Namun, resikonya juga diperhatikan. Contoh saja jaminan kesehatan, kesejahteraanya sampai keselamatan harus jadi prioritas. Sehingga, kemaslahatan masyarakat juga terjamin,” ungkapnya usai menggelar RDP dengan perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kutim.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Disamping menyoroti dua hak yang diinginkan setiap pekerja, Novel mengungkapkan, sistem penggajian juga menjadi catatan khusus oleh anggota Komisi B DPRD Kutim dari fraksi partai Gerindra ini.

“Masa ada perusahaan yang menyelenggarakan BPJS nya, ketika gajinya dibayar dipotong premi hingga mau berobat ada yang tidak mendapatkan layanan itu, ini harus jadi perhatian kita semua, tentu hal tersebut untuk kemaslahatan pekerja di perusahaan disektor perkebunan,” paparnya.

Sehingga dia meminta pemerintah melalui dinas terkait bisa mengawasi dan memperhatikan nasib pekerja buruhnya,  agar kedepan tidak menitik beratkan kerugian yang cukup besar terhadap mereka.

“Kami nantinya dari Komisi B akan turun ke lapangan melihat perkebunan sawit yang ada di Kutim, kami akan kroscek dan meminta pemerintah harus mengawasi ini jangan sampai terlena juga dengan hasil perkebunannya, tapi tolong perhatikan juga karyawannya,” tegasnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]