Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi III DPRD Kaltim menggelar pertemuan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kaltim, Senin (26/10/2020). Tetap digelar secara tertutup dan selesai sekitar pukul 12.00 Wita, barulah awak media bisa mengonfirmasi terkait pembahasan di dalam ruangan. Abdullah Sani, kepala Balitbangda Kaltim menyampaikan pada awak media bahwa eksistensi Balitbangda harus bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah.

Ada prioritas yang ingin dicapai oleh Balitbangda pada 2021 mendatang. Disebutkan Abdullah, pertama pihaknya akan melakukan penelitian-penelitian yang menyangkut agar Kaltim bisa memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) dari sumber daya alam (SDA) serta kondisi-kondisi pembangunan yang ada.

Kedua, Balitbangda Kaltim juga ingin ada pembangunan iradiator untuk pemanfaatan sinar gamma, sterilisasi, pengawetan yang bisa dimanfaatkan oleh SDA yang dimiliki. Pembangunan tersebut rencananya akan berada di Penajam Paser Utara (PPU). Sebab PPU sudah menyiapkan lahan sebesar 20 hektar untuk iradiator tersebut. Abdullah pun optimistis jika hal itu dapat terlaksana, maka Kaltim bisa lebih maju.

"Banyak yang bisa kita manfaatkan. Termasuk memanfaatkan SDA yang ada untuk bagaimana menghasilkan tenaga listrik, kita coba lakukan konektivitas pembangunan kabupaten kota bersamaan dengan persiapan Ibu Kota Negara (IKN) nanti," ungkap Abdullah.

Maka, ke depannya Balitbangda akan fokus pada hal-hal yang disebutkan di atas. Rencananya juga akan segera dibangun science center di Kaltim yang kemudian bisa ikut andil dalam memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Termasuk hasil-hasil penelitian yang telah dibuat.

"Anggaran kami tak besar-besar, yang disepakati tadi sekitar Rp 8 miliar. Namanya riset itu tidak ada yang murah. Terpenting, proyek dan program-program yang kami usulkan bisa terealisasi. Sehingga bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Prinsip saya dalam menjalankan tugas ya tertib administrasi, anggaran, aturan, dan pelaksanaannya," jelas Abdullah.

Ditemui secara terpisah, anggota Komisi III yakni Sarkowi V Zahry, turut menyampaikan bahwa pihaknya memang melakukan hearing dengan Balitbangda Kaltim. Pada momen tersebut, Komisi III mengharapkan adanya riset-riset prioritas dan inovasi di Kaltim yang mengarah kepada permasalahan yang dihadapi Pemprov Kaltim. Sarkowi memberi contoh terkait adanya penurunan pendapatan.

Maka, itu harus ada penelitiannya untuk mencari tahu bagaimana meningkatkan PAD. Kemudian untuk kemajuan pembangunan pun perlu ada riset yang dilakukan untuk bahan evaluasi sekaligus perbaikan bagi pembangunan yang akan datang. Termasuk inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah daerah juga akan didorong agar didasari oleh hasil penelitian-penelitian dari Balitbangda Kaltim.

"Di bawahnya Balitbangda itu kan selama ini ada mitra yang disebut dewan riset daerah. Dewan tersebut melakukan pengkajian berbagai macam hal, isu-isu strategis di Kaltim. Mereka terdiri dari pakar lintas pemangku kepentingan. Mulai akademisi, pelaku usaha, guru, politisi, praktisi," ungkap Sarkowi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Komisi III meminta kepada Balitbangda Kaltim agar dewan riset daerah Kaltim itu kembali diaktifkan. Sebab sejak 2015 silam, dewan riset daerah itu tidak aktif hingga sekarang. Padahal, perannya sangat ditunggu di dalam forum-forum nasional dan internasional. Terlebih lagi, dewan riset daerah provinsi lain justru unjuk gigi.

"Kalau penjelasan dari mereka terkait tidak aktifnya dewan riset daerah itu karena sempat terjadi kekosongan kepemimpinan. Alhasil, tidak teranggarkan. Kalau memang ada kekosongan lagi, maka mesti ada regenerasi kembali dan anggarannya bisa dianggarkan," beber Sarkowi.

Menurut Komisi III, hal tersebut sangatlah penting agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar didukung oleh basis penelitian. Disampaikan Sarkowi, Balitbangda bersedia untuk mengaktifkan kembali dewan riset daerah dalam waktu dekat ini.

Disinggung soal pembangunan science center dipastikan Sarkowi bahwa itu masih rencana saja. Sehingga belum teranggarkan. Sebab anggaran 2021 mendatang mengalami penurunan sebesar Rp 8,9 triliun dan tak semua bisa diusulkan di anggaran. Namun setidaknya, persiapan tersebut harus direncanakan agar ketika memang anggaran sudah memungkinkan, barulah program tersebut bisa berjalan.

[YMD | ADV DPRD KALTIM]