Kaltimtoday.co, Samarinda - Ketersediaan informasi lowongan pekerjaan sangat penting bagi para pencari kerja. Sayangnya, informasi tersebut belum maksimal diberikan melalui website Disnakertrans Kaltim.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh. Menurut Fitri, website Disnakertrans Kaltim sangat minim informasi mengenai lowongan kerja. Bahkan sudah lama tidak diperbaharui. Terlihat tidak serius dalam mengelola informasi, khususnya terkait lowongan pekerjaan.

"Saya minta harus selalu update. Apa susahnya membagikan informasi itu di website resmi Disnakertrans Kaltim, apa masalahnya," tegas Fitri saat hearing dengan Disnakertrasn Kaltim, dan BPJS Perwakilan Kalimantan belum lama ini.

Dalam pertemuan yang dihadiri Rusman Yaqub, Puji Setyowati, dan Abdul Kadir Tappa itu juga dibahas terkait jaminan terhadap kecelakaan kerja bagi perusahaan yang belum melaporkan karyawannya, serta adanya reward yang diberikan BPJS kepada peserta yang sehat agar bisa mempertahankan pola hidup sehat. Termasuk beberapa hal terkait masalah data kepesertaan BPJS di masyarakat dan terutama di instansi dan perusahaan, yang mana ada kemudahan akses dalam kepesertaan bagi masyarakat dan bagaimana implementasi dalam penggunaan atau klaim fasilitas kesehatan (faskes).

Kasi Perencanaan Program Disnakertrans Kaltim Noris MP mengatakan, pihaknya mencanangkan peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) sejak September lalu. “Memang tenaga kerja yang terdaftar dalam keanggotaan BPJS masih sekitar 82 persen saja, dan masih ada 8 persen yang belum, semoga ini nantinya bisa 100 persen”, ujarnya.

Selanjutnya pihak BPJS Kesehatan Balikpapan yang dalam kesempatan itu diwakili Irsan dan BPJS Kesehatan Samarinda yang diwakili Octavianus menerangkan, perlu adanya sosialisasi tentang BPJS serta bisa menerangkan pada masyarakat untuk mengubah mindset dalam hal kepesertaan yang selama ini dianggap hanya membayar iuran.

Sementara itu anggota Komisi IV lainnya, Puji Setyowati meminta agar semua data peserta bisa terkoneksi secara online dengan memakai metode sistem monitoring selayaknya smart city, dan juga bisa menambah UPTD yang berkaitan dengan jaminan sosial untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal.

Kemudian Rusman menekankan agar sosialisasi terkait BPJS ini agar terus ditingkatkan lagi, bisa melalui para pemuka agama dalam setiap ceramahnya atau bisa juga saat anggota dewan reses ada pendampingan dari pihak BPJS untuk memberikan pemahaman bahwa iuran itu adalah untuk kepentingan bersama dan bisa juga diartikan seperti sedekah.

“Saya harap kedepannya pihak BPJS bisa lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kalangan menengah mengenai kepesertaan jamianan sosial ini,” pungkasnya.

[TOS | ADV]