Kaltimtoday.co, Jakarta - Berbagai upaya trerus dilakukan anggota DPRD Kaltim agar kuota bahan bakar minyak (BBM) ditambah. Pasalnya kuota yang ada saat ini dikurangi oleh pertamina pusat sebesar 5 persen.

Demi menyuarakan kesulitan masyarakat imbas kebijakan tersebut, Komisi II DPRD Kaltim mendatangi DBH Migas di Jakarta. Dalam penyampaian aspirasi itu, Komisi II didampingi Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK.

Kepada awak media, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Akhmad Reza Fachlevi mengaku terkejut, Kaltim belum mengusulkan kuota BBM untuk 2020. Selain itu, juga terungkap hingga saat ini, Kaltim belum membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur penerima BBM bersubsidi. Padahal aturan tersebut sangat penting.

"Perda soal penerima BBm bersubsidi mesti segera dibuat, isinya selain siapa-siapa yang berhak juga termasuk pengawasannya. Supaya BBM bersubsidi tepat sasaran," tegasnya.

Sementara Anggota Komisi II Kaltim, Sutomo Jabir mengatakan, dalam penambahan Migas pihaknya berharap tidak terjadi lagi kelangkaan BBM di Kaltim.

“Kami ke BPH MIGAS minta tambahan kuota BBM subsidi agar tidak berlarut-larut terjadi kelangkaan BBM di Kaltim. Rombongan diterima oleh komite BPH MIGAS dan Alhamdulillah mereka berjanji menambah kuota BBM. Cuma kendalanya karena sampai sekarang data kebutuhan BBM dari pemerintah provinsi belum diserahkan ke BPH MIGAS, sedangkan data kebutuhan itu yang nantinya menjadi acuan penentuan kuota BBM,” ujar Sutomo Jabir.

Selain mengungkapkan itu, dia juga mendesak agar Pemprov Kaltim secepatnya menyetorkan kuota BBM 2020.

“Secepatnya serahkan berapa kebutuhan Kaltim. Kalau lambat nanti Kaltim sendiri yang rugi,” tambahnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, agar sisa kuota BBM Kaltim 2019 untuk segera didistribusikan.

“Kaltim saat ini informasi dari DBH Migas masih ada kuota yang belum terdistribusi, sehingga saya berharap pertamina area Balikpapan segera mendistribusikan kuota tersisa itu untuk mengatasi antrian panjang yang terjadi saat ini di berbagai daerah di kaltim,” tutupnya.

[TOS | ADV]