Kaltimtoday.co - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kaltim masih menuai kritikan tajam dari sejumlah pihak. 

Protes semakin berhembus kencang ketika DPR mengesahkan UU IKN pada 18 Januari silam. Bahkan, sejumlah tokoh dan kalangan masyarakat berencana mengadakan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. 

Salah satu kritikan tersebut datang dari ekonom senior, Faisal Basri. Dia mengatakan, proyek pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara terancam akan banyak yang mubazir.

Hal ini ia ungkapkan sebab akhir-akhir ini kasus korupsi di Indonesia semakin marak terjadi. Hal itu pun dia kaitkan dengan pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara.

Melansir dari Suara.com -jaringan Kaltimtoday.co, Faisal mengatakan, korupsi yang marak terjadi, dengan pembangunan IKN Nusantara yang akan membutuhkan anggaran yang besar, juga memiliki potensi korupsi yang sama tingginya.

“Di tengah kondisi korupsi yang tinggi, bangun ibu kota juga uangnya makin lebih banyak, tapi hasilnya sedikit,” ujarnya, Senin (31/1/2022).

 

Baca Juga: 2.086 Hektare Lahan IKN Bermasalah, AHY Sebut Presiden Minta Penyelesaian Humanis

Baca Juga: OIKN Bidik Investor Teknologi Ramah Lingkungan di Hannover Messe 2024 untuk Ibu Kota Baru

Baca Juga: Infrastruktur Jadi Usulan Prioritas di Kecamatan Kota Bangun Darat

Baca Juga: Pemkot Samarinda Bakal Bangun 2 Pelabuhan Tanpa Gunakan APBD

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Syarat ASN pindah ke IKN: Literasi Digital, Multitasking, dan Nilai Berakhlak

Baca Juga: Cerita Warga Kaltim Tetap Pilih Merantau ke Jakarta untuk Tingkatkan Keterampilan Meski Sudah Ada IKN

Baca Juga: Terusir dari Kampung Sendiri: Nasib Warga Pemaluan di IKN

Baca Juga: Diduga Terlibat Korupsi Dana Insentif ASN, KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka

Baca Juga: Siap Hadapi Gelombang Urbanisasi Ibu Kota Baru, Pemkot Samarinda Perketat Pencatatan Pendatang Baru

Baca Juga: Bahaya Debu IKN, DPRD PPU Minta Pemerintah Bersinergi Cegah ISPA

Baca Juga: Lakukan Penipuan hingga 12,5 Miliar Dolar, Taipan di Vietnam Divonis Hukuman Mati

Baca Juga: Pemerintah Bakal Pilih Kota Percontohan Rendah Emisi

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Berdasarkan hal tersebut, dia menilai akan semakinbanyak proyek mubazir akibat adanya kongkalikong. Sebab perencanaan seharusnya dilakukan dengan baik dan cermat.

“Makin banyak proyek mubazir karena kongkalikong. Perencanaannya tidak baik, di-mark up dan sebagainya dan sebagainya, negara juga yang rugi,” ujar Faisal.

Selain itu, dia menyatakan bahwa proyek pembangunan jalan tol di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi merupakan yang termahal yang pernah dibangun di Indonesia.

Dia pun mengaku tak asal bicara terkait hal ini. Sebab, dirinya menggunakan metode yang ia sebut Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang mengukur rasio efisiensi investasi. Adapun hasilnya, Indonesia saat ini mendapatkan nilai 6,5 padahal sebelumnya di kisaran 4 terkait efisiensi investasi.

“Sehingga untuk menambah 1 km jalan di Indonesia, dibutuhkan suntikan modal tambahan 50 persen lebih banyak dari sebelum-sebelumnya,” katanya.

Lebih lanjut, tingginya angka ICOR tersebut tak lepas dari maraknya praktik korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di setiap proyek pembangunan tol saat ini.

“Dengan banyaknya korupsi, nepotisme, KKN menyebabkan ada kolusi tender atau penunjukan langsung, tidak ada benchmark  yang menyebabkan untuk membangun 1 km jalan tol butuh jauh lebih banyak modal,” pungkasnya.

[RWT | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.