Daerah
Bahaya Debu IKN, DPRD PPU Minta Pemerintah Bersinergi Cegah ISPA
Kaltimtoday.co, Penajam - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, di sisi lain, pembangunan ini juga menimbulkan potensi gangguan kesehatan akibat debu yang berterbangan di sekitar lokasi pembangunan dan di jalan yang dilalui kendaraan pengangkut material.
Menyadari hal ini, Muhammad Bijak Ilhamdani, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, meminta pemerintah untuk mengantisipasi secara dini potensi gangguan kesehatan masyarakat.
"Jangan sampai setelah banyak warga terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), pemerintah baru bertindak," tandasnya.
Debu yang berterbangan akibat pembangunan IKN dapat memicu ISPA, terutama bagi masyarakat yang berada di jalur lintas kendaraan pengangkut material dan warga yang melintasi kawasan pembangunan IKN. Untuk itu, Ilhamdani menyarankan agar masyarakat di wilayah tersebut menggunakan masker untuk mencegah ISPA.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemkab PPU masih memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat di Kecamatan Sepaku, karena sampai saat ini masih sebagai wilayah administrasi Kabupaten PPU.
Ilhamdani menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mencegah dampak debu yang berterbangan di sekitar lokasi pembangunan IKN terhadap kesehatan warga sekitar maupun pekerja proyek.
Ia menjelaskan bahwa tiga wilayah di Kecamatan Sepaku, yaitu Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan, dan Desa Bukit Raya, paling terdampak debu pembangunan IKN, karena berada di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.
"Pemerintah harus melakukan upaya pencegahan untuk antisipasi penyakit ISPA selama pembangunan IKN," tegas Ilhamdani.
[RWT]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- JATAM Kecam Revisi UU Minerba: Perguruan Tinggi dan UMKM Jadi Tameng Baru Pemerintah untuk Eksploitasi Sumber Daya Alam
- Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana DPR Berikan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi
- Pemprov Kaltim Siap Tegas, Hotel yang Tidak Mendukung Produk UMKM Bakal Dihindari untuk Acara Pemerintah
- Hampir 100 Produk Hukum Dihasilkan Tiap Hari, Pj Gubernur Kaltim: Cabut Perda yang Bertentangan dengan Aturan Pusat
- Kemendagri Dorong Keselarasan Produk Hukum Daerah dengan Regulasi Nasional