SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda menggelar sosialisasi kepada guru SMA/SMK untuk mendorong peningkatan partisipasi politik siswa-siswi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Acara ini berlangsung Kamis (7/11/2024) atas kerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Samarinda.

Komisioner KPU Samarinda, Akbar Ciptanto, menekankan pentingnya peran guru dalam memberikan pemahaman kepada siswa yang akan menjadi pemilih pemula. Menurutnya, guru dapat menjadi ujung tombak dalam memotivasi siswa berusia 17 tahun untuk berpartisipasi dalam Pilkada.

“Guru memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2024,” ujar Akbar.

Dalam sosialisasi tersebut, Akbar mengimbau para guru untuk mengingatkan siswa yang akan genap berusia 17 tahun pada 27 November 2024 agar segera mengurus KTP. Hal ini diperlukan untuk memastikan mereka dapat menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kami ingin partisipasi masyarakat di TPS semakin tinggi,” katanya.

Akbar juga menjelaskan bahwa meskipun jumlah TPS pada Pilkada 2024 lebih sedikit dibandingkan Pemilu sebelumnya, jumlah pemilih per TPS akan meningkat. Satu TPS dalam Pilkada 2024 dapat menampung hingga 600 pemilih, dua kali lebih banyak dibandingkan Pemilu sebelumnya.

“Prosesnya akan lebih cepat karena hanya ada dua kertas suara, yaitu untuk pemilihan wali kota dan gubernur,” jelasnya.

Target Partisipasi Pemilih 70–75 Persen

Akbar mencatat adanya peningkatan tren partisipasi pada Pilkada sebelumnya, meski terdapat tantangan. Pada Pilkada 2015, partisipasi pemilih hanya mencapai 49,17 persen, namun meningkat menjadi 52 persen pada Pilkada 2020, meski di tengah pandemi COVID-19. Untuk Pilkada 2024, KPU Samarinda menargetkan partisipasi pemilih mencapai 70–75 persen.

“Kami berharap guru turut mengajak warga untuk hadir di TPS. Pilkada 2024 menjadi momen penting untuk memilih pemimpin yang akan membangun Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur,” tambahnya.

Selain meningkatkan partisipasi, Akbar meminta para guru untuk berperan aktif sebagai pengawas pemilu. Guru diharapkan dapat menjadi “mata, telinga, dan mulut” untuk melaporkan potensi pelanggaran yang terjadi di lapangan.

“Kami berharap guru dapat berkontribusi lebih dari sekadar pemilih, dengan melaporkan indikasi pelanggaran jika ditemukan,” pungkas Akbar.

[TOS | ADV KPU SAMARINDA]