Kaltim

Kunker Pertama Presiden di Lokasi IKN, Ini Kata Jokowi

Kaltimtoday.co, PPU – Sejak Kaltim ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) baru menggantikan DKI Jakarta, tepatnya di sebagian wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) dan sebagian lainnya di Penajam Paser Utara (PPU) pada Agustus lalu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi akhirnya bertandang secara langsung pada Selasa (17/12/2019) sekitar pukul 17.00 Wita, setelah orang nomor satu di negeri ini meresmikan jalur tol Balikpapan – Samarinda (Balsam) pada siang harinya.

Kala itu, kedatangan Jokowi lebih dahulu ditunggu oleh Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Abdul Djalil kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Manoarfa di Bukit Soedharmono, Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, PPU.

Baca juga:  Lahan Ibu Kota Negara Baru Dikuasai Pengusaha Tambang, Jokowi: Kewajiban Reklamasi Tetap!

Ketika tiba, presiden dua periode ini disambut dengan kondisi jalan berlumpur akibat rintik hujan. Kawasan tersebut masuk dalam konsesi PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). Ketika Jokowi tiba, ada menteri dan pejabat lain yang turut dengannya kala itu, seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, lalu Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Ini adalah kunjungan pertama saya setelah diputuskan di PPU ini dan di Kukar sebagai IKN, dan sudah diputuskan keluasannya mencapai 256 ribu hektare yang akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan IKN,” ucap Jokowi saat melakukan kunjungannya.

Lebih rinci dijelaskan mantan Wali Kota Solo ini, dari luasan yang telah ditetapkan akan dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Semisal kawasan inti dengan luas 56 ribu hektare, sementara untuk kawasan pusat pemerintahan akan dibangun pada lahan seluas 5.600 hektare.

Untuk titik nol IKN, kata Jokowi tak jauh-jauh dari lokasi Bukit Soedharmono, Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku. Meski demikian untuk istana negara belum bisa dibeberkan sebab yang menentukan ialah para perancang IKN.

Baca juga:  LSM Lingkungan Sebut Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara Untungkan Oligarki, Berikut Nama-Namanya

Saat ini, lanjut Jokowi, pemerintah sedang menyeleksi desain serta rancangan tata letak dan wajah ibu kota baru. Dalam waktu dekat, jika tidak meleset dari jadwal, pada 23 Desember pemerintah akan memutuskan rancangan mana yang terbaik. Dari ratusan usulan hanya dipilih tiga terbaik.

“Ada urban planner yang menentukan. Setelah desain gagasanya diputuskan dan digambar secara detail kurang lebih enam bulan kedepan, sekitar pertengahan 2020 infrastruktur akan mulai di bangun,” bebernya.

Meski kondisi jalan menuju kawasan IKN belum ada aspal apalagi semenisasi, namun presiden ke-7 Indonesia ini mengapresiasinya, karena kondisi tersebut sangat memudahkan dan membantu pemerintah dalam tahap pembangunan awal nantinya.

Meski demikian, namun saat menuju ke lokasi, kondisi jalan yang masih tanah berbatu bisa sangat berbahaya karena bila diguyur hujan bisa sangat berbahaya. Mobil Toyota HiAce yang ditumpangi para menteri sudah merasakan, kendaraan itu nyaris masuk jurang karena medan ekstrem ketika hujan melanda ketika itu.

“Dan kami melihat juga di sini infrastruktur dasar jalan, meskipun baru pengerasan tapi ini memudahkan,” sebutnya.

Baca juga:  Jokowi Resmikan Tol Balsam, Gratis Selama Dua Pekan tapi Wajib Menggunakan E-Toll

Perlahan namun pasti pemindahan ibu kota baru ke Bumi Mulawarman segera dimulai. Selain desain tata letak dan wajah ibu kota, hal lain yang patut jadi perhatian ialah rancangan undang-undang (RUU) IKN. Saat ini aturan tersebut dalam pembahasan dan bakal masuk program legislasi nasional prioritas. Ditarget awal 2020 selesai dengan demikian pembangunan bisa dimulai.

“RUU sudah disiapkan, nanti pada Januari akan dimasukkan. Ini semuanya akan tetap dibahas dengan DPR,” jelas Jokowi.

Saat memindahkan IKN tentu mengubah konstitusi, itu sebab UU IKN hadir sebagai dasar hukum saat menetapkan anggaran atau memindahkan IKN secara fisik. Saat menggodok aturan pemindahan ibu kota negara tentu revisi aturan lain akan mengikuti.

Sebab, lembaga-lembaga negara prioritas utama seperti istana presiden, istana wapres, serta kantor lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, DPD, Mabes Polri, dan Mabes TNI harus punya aturan jelas saat pindah nanti.

Lantaran berada di dua daerah yakni sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kutai Kartanegara (Kukar), apakah kawasan tersebut menjadi daerah baru, berdiri sendiri dengan nama baru. Untuk persoalan tersebut, Jokowi menyebut beberapa alternatif sudah disiapkan, bisa provinsi, bisa juga bentuk kota.

Baca juga:  Jokowi Minta Izin Tokoh Kaltim Pindahkan Ibu Kota Negara, Begini Isi Percakapannya

“Beberapa alternatif memang bisa sebagai provinsi, bisa juga berbentuk kota, ini beberapa alternatif yang akan segera diputuskan pemerintah dengan DPR,” ujarnya.

Selain itu, Badan Otorita Ibu Kota Baru (BOI) akan segera dibentuk guna membantu persiapan, membangun, mengawal semua proses pemindahan wajau Indonesia baru tersebut. Entitas ini menuntut dibentuk sebab pembangunan secara administratif termasuk urusan pengelolaan lahan. Nantinya badan otorita akan dipimpin pejabat setingkat menteri.

Rencananya Desember nanti bakal diresmikan, paling telat Januari nanti. Jokowi menerangkan bila urusan pembentukan badan otorita sudah selesai namun untuk pemimpinnya belum diputuskan. Pemilihannya apakah serupa wali kota atau tidak masih dalam pembahasan.

“Ini sesuatu yang bukan harus cepat-cepat diputuskan, karena menyangkut sebuah gagasan besar, menyangkut sebuah perencanaan besar, menyangkut sebuah pendanaan besar. Keliatan gampang dan enak tapi ini bukan sesuatu yang mudah,” tegasnya.

Sedangkan kondisi Kaltim yang banyak dipenuhi bekas galian tambang batu bara juga menuai tanggapan dari Jokowi. Seperti yang diketahui, jika bekas konsesi ’emas hitam’ telah cukup banyak menelan korban jiwa. Menurutnya, jika para pengusaha itu wajib hukumnya untuk melakukan reklamasi.

“Reklamasi itu kewajiban, hati-hati loh. Kalau kewajiban tidak dilaksanakan bisa langsung dicabut itu. Kewajiban itu ada pidananya jika tidak dilaksanakan,” pungkasnya.

[JRO | RWT]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close