Samarinda
Masih Banyak PAUD Belum Kantongi Akreditasi, Disdik Samarinda Minta Pengelola Segera Urus

Kaltimtoday.co, Samarinda - Akreditasi jadi tolok ukur penentuan standar mutu lembaga pendidikan. Sifatnya penting. Sekolah diwajibkan mengurus akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional (BAN).
Akreditasi berlaku untuk setiap jenjang pendidikan. Mulai SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tak terkecuali, PAUD.
Menurut data Dinas Pendidikan Samarinda, terdapat 465 PAUD di Samarinda. Terdiri atas TK, KB, TPA, hingga SPS. Namun, dari jumlah tersebut masih ada 300 PAUD yang dinyatakan belum memperoleh akreditasi.
Kepala Bidang Pembinaan PAUD, Dikmas, dan Pendidikan Keluarga Disdik Samarinda, Helena mengatakan, pihaknya sudah gencar melaksanakan sosialisasi akreditasi ke setiap pengelola PAUD.
"Setiap tahun kami ada ada kuota untuk akreditasi. Tahun ini ada 40 calon sekolah yang akan diakreditasi. Tapi itu akan diseleksi kembali oleh pusat," kata Helena.
Lebih lanjut, Helena memaparkan, alur pendaftaran sekolah untuk memperoleh akreditasi. BAN PAUD telah menghimpun data seluruh sekolah di Indonesia. Selanjutnya, melalui Disdik Samarinda, sekolah akan difasilitasi.
"Sekolah bisa mengisi data melalui Sispena. Aplikasi penilaian akreditasi berbasis web. Setelah mengisi akan melalui proses verifikasi," kata dia.
Sebagai rincian, di Samarinda saat ini terdapat 32 PAUD yang telah mengantongi akreditasi. 103 PAUD akreditasi B. 30 PAUD akreditasi C.
Helena berharap, sekolah dapat mempersiapkan administrasi dan aktivitas sekolah dengan baik untuk memperoleh akreditasi minimal B. Sebab, cara itu akan meningkatkan kinerja sekolah lebih baik kedepannya.
Apalagi, menurut Helena, akreditasi merupakan cerminan dari kinerja lembaga pendidikan.
"Ibaratnya SIM kalo enggak punya SIM, sekolah itu enggak diakui. Akreditasi itu sangat penting. Saya mengimbau setiap sekolah untuk segera mengurusnya," katanya.
[SNM | TOS | ADV DISDIK SAMARINDA]
Related Posts
- Pemkot Samarinda Pastikan Akses Buku Pembelajaran bagi Siswa Sekolah Negeri Gratis, Minta Masyarakat Ikut Pantau
- Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan, Dapil II DPRD Samarinda: Palaran Cuma Kebagian Rp10 Miliar
- Tolak Tawaran Bergabung ke Tim Pengawas SPMB, Anhar Sebut Pemisahan Eksekutif dan Legislatif Harus Jelas
- Wali Kota Andi Harun Jelaskan Soal Tim Pengawas SPMB, Buka Kesempatan untuk Anggota DPRD Samarinda Bergabung
- Raperda Penyelenggaraan Transportasi Kembali Dibahas, Dishub Samarinda Sampaikan Beberapa Usul ke DPRD