Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi IV DPRD Samarinda lakukan pertemuan perdana bersama Dinas Sosial (Dinsos) Samarinda. Pertemuan tersebut membahas program kerja, baik yang sudah dijalankan maupun perencanaan program kerja ke depan. Salah satu hal yang Dinsos keluhkan adalah minimnya anggaran sehingga menjadi faktor penghambat realisasi kinerjanya.

“Kami ingin melihat program-program di Dinas Sosial, baik di tahun 2019 ini dan maupun untuk ke depannya," sebut Sri Puji Astuti di ruang komisi IV, gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Jumat (18/10/2019).

Politisi Partai Demokrat tersebut mengatakan, pihaknya mempertanyakan penggunaan dana APBD maupun kucuran dana dari pusat untuk membackup berbagai program kerja di Dinas Sosial.

Di antara program Dinsos saat ini, kata Sri Puji Astuti adalah, penanganan masalah kesejahteraan sosial bagi warga berkebutuhan khusus.

“Berkaitan dengan permasalahan sosial masyarakat di Samarinda, terutama realisasi program Dinas Sosial dalam melanjutkan program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)”, sebut Sri Puji

Dia menuturkan, penyelesaian masalah bagi orang yang memiliki gangguan jiwa (OGDJ) maupun anak jalan (Anjal), perlu adanya penyediaan rumah singgah bagi mereka untuk dilakukan pembinaan dan perawatan oleh pihak Dinsos.

“Ada program Dinsos yang bekerjasama dengan pemprov kaltim, masalah BPJS bagi masyarakat miskin yang belum tercover oleh BPJS Kesehatan baik dibayar oleh JKN-KIS dan pembayaran BPJS Kesehatan oleh Bantuan Penerima Iuran Daerah (BPID) bagi warga yang kurang mampu," ungkap Puji.

Dia mengharapkan, Dinsos dapat bekerja sama dan bersinergi dengan lintas OPD.

Disisi lain, Puji meyebutkan faktor utama terkendalanya program Dinsos adalah minimnya anggaran

“Persoalan anggaran perlu ditingkatkan," tutupnya.

[SDH | RWT | ADV]