Kaltimtoday.co, Samarinda - Gelombang penolakan atas disahkannya UU KPK beberapa waktu lalu oleh komisi III DPR RI, masih terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan melalui siaran televisi nasional, gerakan mahasiswa di DKI Jakarta telah menyatakan sikap, kalau mereka akan kembali turun ke jalan jika Presiden Jokowi tidak mengambil langkah serius mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) selambat-lambatnya 14 Oktober mendatang. Pernyataan serupa nyatanya juga diambil oleh pergerakan mahasiswa di Kalimantan Timur. Mereka menyatakan sikap dihadapan DPRD Kaltim, Jumat (11/10/2019) sore tadi pada agenda audiensi yang digelar oleh para legislator Benua Etam.

"Kami sampaikan ultimatum. Jika belum ada sikap tegas dari presiden, kami akan tetap turun ke jalan, tetap satu suara dengan teman di Jakarta," tegas Ashraf, Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda saat dikonfirmasi.

Lebih jauh dijelaskannya, jika pertemuan mahasiswa Untag Samarinda sore tadi dengan anggota DPRD Kaltim dalam rangka penyampaian aspirasi penolakan UU KPK melalui jalur kelembagaan. Sedangkan untuk gerakan aksi nyata tetap akan dilakukan.

"Poin penolakan kami tetap sama. Dan hari ini, bertemu dengan anggota dewan sebagai bentuk penghormatan surat undangan yang ditujukan kepada kampus kami," imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Kaltim, M Samsun yang menemui para mahasiswa menuturkan, jika upaya mereka hari ini untuk menunjukkan keseriusan mereka untuk menanggapi penolakan yang telah berulang kali disuarakan. Sebagai perwakilan rakyat, Samsun beserta anggota dewan lainnya sepakat akan menampung seluruh aspirasi dan langsung menyampaikannya kepada DPR RI melalui perwakilan Kaltim.

"Membatalkannya bukanlah domain kami. Tapi kami telah sampaikan poinnya langsung menggunakan jaringan WhatsApp setelah pertemuan tadi," jelasnya.

Sedangkan ultimatum yang disampaikan perwakilan Untag Samarinda, jika mahasiswa akan kembali melakukan aksi pada 14 Oktober mendatang. Samsun mengaku, tak akan melakukan pelarangan. Karena hal tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk berdemokrasi.

"Silahkan, kami tidak akan melarang dan kami tidak bisa membatasinya," ungkapnya.

Tujuan dibukanya ruang dialog audiensi hari ini, ditegaskan Samsun sebagai bentuk komitmen jika para legislator ini selalu membuka ruang selebar-lebarnya terhadap mahasiswa untuk menyuarakan apapun tuntutannya.

"Kami tidak akan menutup diri. Makanya kami undang hari ini. Sejauh ini kami sudah mengundang Unmul, Widyagama dan Untag. Selanjutnya kami jadwalkan untuk kampus lainnya. Kami selalu upayakan merangkul semuanya," pungkasnya.

[JRO | RWT | ADV]