Kaltimtoday.co - Baru-baru ini, Pusat Data Nasional (PDN) terkena serangan ransomware dari hacker. Aksi ini tentu berakibat pada keamanan data-data seluruh masyarakat Indonesia.

Apa Itu PDN?

Dilansir RRI, Pusat Data Nasional (PDN) adalah implementasi dari Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). PDN bertujuan untuk mengurangi duplikasi belanja, mempercepat konsolidasi data nasional, mengintegrasikan layanan publik, serta menjamin keamanan data negara dan pribadi WNI.

Saat ini, pemerintah sedang membangun empat lokasi PDN, salah satunya di Cikarang, Jawa Barat, yang sedang dalam tahap pembangunan.

Anggaran Dana Pemeliharaan PDN

Pemerintah telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran ini masuk dalam alokasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Menurut laporan terbaru hingga Mei 2024, belanja Kemenkominfo mencapai Rp4,9 triliun, menjadikannya salah satu kementerian dengan anggaran terbesar. 

“Belanja Kominfo cukup besar mendekati Rp5 triliun, atau Rp4,9 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN, Jumat (28/06/2024).

Dari total anggaran tersebut, Rp700 miliar dialokasikan khusus untuk pemeliharaan PDN. Selain itu, Kemenkominfo juga mengalokasikan dana sebesar Rp700 miliar untuk kapasitas satelit dan Rp1,1 triliun untuk proyek Palapa Ring.

Insiden Peretasan dan Dampak

Pada Kamis (20/06/2024), terjadi gangguan pada PDN akibat serangan ransomware, yang berdampak pada beberapa layanan publik, termasuk layanan keimigrasian. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS.

"Iya menurut tim (meminta) 8 juta dolar AS," kata Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/06/2024). 

Serangan tersebut menggunakan jenis baru dari ransomware Lockbit 3.0. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi juga menjelaskan bahwa gangguan pada PDN berdampak pada layanan publik yang terintegrasi, termasuk layanan keimigrasian di seluruh bandar udara di Indonesia. Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, menduga bahwa serangan tersebut menggunakan metode ransomware, serupa dengan yang dialami Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2023.

Respons Kepala BSSN

Dilansir Suara, Hinsa Siburian selaku Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengaku pihaknya belum tahu penyebab kasus kebocoran data. Ia menyebutkan, saat ini tengah dilakukan penyelidikan secara forensik.

“Saat ini kita forensik sedang berjalan. Jadi, pastinya tentu belum dipastikan, 100 persen tidak bocor. Karena forensik masih jalan,” jelasnya, disadur Suara. 

Namun, ia menambahkan bawah data tersebut telah terenkripsi. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Telkom bawah data telah terkunci. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.