Samarinda
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Kuota, Hetifah Minta Sekolah Cepat Update Data
Kaltimtoday.co, Jakarta - Kemendikbud akan melanjutkan pemberian bantuan kuota bagi peserta didik, guru, dan dosen selama tiga bulan ke depan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (10/3/2021).
Peserta didik di tingkat PAUD akan mendapatkan kuota sebesar 7 GB per bulan, peserta didik di tingkat pendidikan dasar menengah (Dikdasmen) sebesar 10 GB, pendidik PAUD & Dikdasmen sebesar 12 GB, sementara mahasiswa dan dosen akan mendapatkan 15 GB per bulan.
Hetifah Sjaifudian selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengapresiasi kebijakan tersebut.
“Berdasarkan aspirasi masyarakat, kami telah menyampaikan bahwa sebaiknya penggunaan situs yang diakses bisa dibuat lebih fleksibel. Alhamdulillah hal tersebut diakomodir, sekarang kuota bebas digunakan untuk website apapun dengan sedikit saja pengecualian,” ujarnya.
Hetifah yang merupakan wakil rakyat asal Kaltim ini juga mengingatkan para pemimpin satuan pendidikan dan operator segera mendaftarkan siswa atau tenaga pendidiknya yang belum terdaftar.
View this post on InstagramBaca Juga: KUUB Tetapkan Ketua Baru dari Brunei Darussalam, Rumuskan Arah Baru Kolaborasi Perguruan Tinggi
“Untuk yang kemarin dapat sekarang akan dapat lagi. Namun untuk yang belum dapat, segera daftarkan melalui http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id atau http://pddikti.kemdikbud.go.id untuk tingkat perguruan tinggi,” jelasnya.
Selain bantuan kuota, Hetifah juga mengapresiasi kebijakan baru terkait Bantuan Operasional Sekolah yang mempertimbangkan karakteristik daerah.
“Sekarang BOS diperhitungkan dengan mempertimbangkan indeks kemahalan di setiap daerah. Sebagai contoh di dapil saya di Kalimantan Timur, seharusnya memang tidak disamakan dengan sekolah-sekolah di Jawa karena harga disana lebih mahal. Saya bersyukur sekali, sekarang daerah-daerah 3T mendapatkan kenaikan dana BOS yang sangat signifikan,” terangnya.
Hetifah menilai, perubahan kebijakan ini merupakan langkah yang baik dalam menjamin pemerataan dan keadilan.
“Di negara sebesar Indonesia kita tidak bisa menerapkan kebijakan yang sama untuk semua. Saya juga mengapresiasi bahwa tingkat pelaporan dana BOS tahun ini sangat tinggi, yaitu 99%. Semoga bisa dipertahankan,” pungkasnya.
[RWT]
Related Posts
- Tak Cukup Disampaikan Saat Reses, Usulan Pembangunan Harus Tercatat di Musrenbang
- Pastikan Kualifikasi Penerima Insentif, Ratusan Guru Ngaji di Kukar Ikuti Sertifikasi Munaqosyah
- KPP Pratama Samarinda Ilir Gelar Forum Konsultasi Publik Bahas Coretax Hingga Aturan UMKM
- DPMD Kukar Usulkan Internet Gratis untuk 3.212 RT Lewat Program RT-KU Terbaik
- PJJ Saat Karhutla Dinilai Belum Efektif, Sri Puji Soroti Kesenjangan Akses Belajar








