Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan sanitasi permukiman melalui penyelenggaraan Kick-Off Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2025, Selasa (3/6/2025), di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.

Mengangkat tema “Wujudkan Pembangunan Sanitasi Adaptif dan Kolaboratif untuk Akses Aman, Terpadu, dan Berkelanjutan”, kegiatan ini menjadi langkah awal menuju target 100 persen akses sanitasi layak di seluruh wilayah Kaltim.

Rahmad Hidayat, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR-Pera Kaltim, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintah. Ia menyebut bahwa pengelolaan sanitasi bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi merupakan upaya kolektif yang harus melibatkan pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat.

“Peningkatan kualitas sanitasi perlu dukungan semua pihak. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” ujarnya.

Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, mengungkapkan bahwa saat ini capaian sanitasi di Kaltim sudah mencapai 84 persen, naik dari 74 persen dalam tiga tahun terakhir. Meski begitu, masih terdapat 16 persen masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi aman dan layak.

Yang mengejutkan, lanjutnya, kelompok ini tidak hanya berasal dari keluarga miskin, tetapi juga masyarakat umum yang belum menyadari pentingnya sanitasi sehat.

“Pembangunan sanitasi bukan semata soal infrastruktur. Edukasi masyarakat untuk sadar akan sanitasi adalah kunci utama,” tegasnya.

Dalam upaya mempercepat pencapaian target sanitasi 100 persen, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 200 miliar dalam bentuk bantuan keuangan (bankeu) kepada pemerintah kabupaten/kota.

“Provinsi akan dukung penuh. Namun implementasinya tetap harus dimulai dari daerah,” ujar Aji Fitra.

Ia juga menyoroti bahwa masih banyak kepala daerah yang belum menjadikan sanitasi sebagai prioritas utama, padahal kondisi sanitasi yang buruk sangat berkaitan erat dengan stunting dan kemiskinan.

“Sanitasi mungkin tidak sepopuler proyek jalan atau gedung, tapi sangat penting untuk kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.

Kick-Off PPSP 2025 juga menghadirkan paparan dari sejumlah pemangku kepentingan. Ibnu Abbas dari Bappeda Kaltim menyoroti pentingnya integrasi program sanitasi dalam dokumen RPJMD 2025–2029. Aulia Karlina dari DPUPR menjelaskan pendekatan baru dalam pengelolaan air limbah domestik, sementara Rina Julianti dari DLH Kaltim memaparkan strategi pengelolaan sampah daerah.

Seluruh narasumber sepakat bahwa sanitasi bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut kesehatan, kelestarian lingkungan, hingga masa depan generasi mendatang.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]