Kaltimtoday.co, Samarinda - Progres pengerjaan Jembatan Mahkota IV atau biasa disebut jembatan kembar, mulanya ditargetkan rampung Oktober mendatang. Tetapi kenyataannya, proyek tidak selesai sesuai perkiraan. Bahkan dalam tahapannya saat ini, mendapat kritikan dari anggota dewan.

Maklum saja, pengerjaan jembatan itu terbilang tanggung, sebab dari sisi Samarinda Seberang sudah rampung, sedangkan dari Samarinda kota belum tuntas. Yang mengganjal dari pengerjaan itu ialah pembangunan girder di seksi 10.

Girder dengan panjang 35 meter itu tidak masuk kontrak PT Waskita Karya selaku pihak yang menangani jalan pendekat sisi Samarinda. Buntutnya, sisa dari proyek itu, harus ditender lagi.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, proyek jembatan kembar itu terbagi ke beberapa bagian. Dalam prosesnya telah menelan anggaran hingga Rp225,84 miliar dengan panjang mencapai 502,4 meter. Sementara bentang utama jembatan sepanjang 400 meter nilai proyeknya mencapai Rp180,64 miliar.

Lalu jalan pendekat sisi Samarinda Seberang itu habiskan duit Rp226,87 miliar dengan skema kerja sama operasional, panjang jalurnya 386,65 meter.

“Sebaiknya jika pemenang lelang atau tender sudah ada, langsung diminta bekerja. Pemerintah harus tegas, jangan sampai molor lagi karena kontraktor tak punya uang,” kata anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, pemerintah kurang serius dalam menangani proyek pembangunan jembatan tersebut, terlebih lagi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUTRPR) Kaltim.

Padahal jalur penghubung beton itu mulai dikerjakan pada 2012. Namun tujuh tahun berlalu jembatan kembar tak juga bisa dinikmati warga Kota Tepian. Dan keterlambatan penyelesaian kembali terulang.

“Jembatan ini sangat ditunggu warga sebagai pengurai kemacetan. Seharusnya ada target penyelesaian. Dinas PU ini terkesan tidak serius,” tegas mantan legislator DPPRD Kukar tersebut.

Sayangnya, anggota dewan saat ini belum bisa bergerak banyak. Mau tak mau penilaian seperti inspeksi di lapangan belum bisa ditunaikan, sebab alat-alat kelengkapan dewan (AKD) seperti komisi dan fraksi belum dirampungkan. Namun dia memberi garansi, jika sah DPRD tentu akan memanggil Dinas PUTRPR Kaltim.

“Jujur saja kami cukup kecewa kalau pembangunan jembatan kembali molor,” tambahnya.

Itu sebabnya, kata dia, pemerintah atau Dinas PUTRPR Kaltim sebaiknya saling berkoordinasi untuk urusan pembangunan Jembatan Mahkota IV. Bila ada masalah, tak perlu waswas dan baiknya jujur biar warga tak berharap banyak.

“Biar enggak bertanya-tanya lagi. Memang repot kalau tidak bisa tegas,” ujarnya.

Dia menambahkan, bisa dipastikan ada alokasi anggaran untuk Jembatan Mahkota IV di dalam APBD Perubahan 2019. Namun uang itu hanya akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Kecuali anggarannya baru dimasukkan di APBD 2020 dengan pengerjaannya bisa dilakukan tahun depan.

"Sama saja memberikan contoh tak baik dalam urusan kelola belanja dan serapan anggaran,” pungkasnya.

[JRO | RWT]