Kaltim
Perbaikan Infrastruktur Jalan Rusak Butuh Dana Besar, Isran Noor Akui Anggarannya Tak Cukup
Kaltimtoday.co, Samarinda - Gubernur Kaltim, Isran Noor menyebut, anggaran yang dimiliki pemerintah daerah terkadang tak cukup untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Dia memberi contoh perihal kejadian jalan rusak yang sempat viral di Lampung tempo hari.
"Seperti yang terjadi di Lampung, orang menyalahkan gubernurnya. Bukan, itu jalan negara, jalan nasional. Bukan persoalan gubernur tidak mau membangun, memang tidak memiliki kecukupan dana," ungkap Isran Noor dalam sambutannya dalam acara Silaturahmi Isran Noor for Indonesia 2024, Sabtu (3/6/2023).
Isran Noor menyebut, hal yang sama juga terjadi di jalan nasional yang berlokasi di Kubar. Bukan berarti Pemprov Kaltim tak mampu, tapi dana yang ada memang tidak cukup.
"Sama seperti di Kaltim, lihat Kubar. Itu jalan nasional, bukan persoalannya gubernur tidak mampu, memang tidak punya dana. Enggak cukup dananya," kritik Isran Noor.
Menurut Isran Noor, pemerintah pusat mestinya mengubah postur anggaran. Maksudnya, anggaran yang diberikan untuk daerah mestinya lebih banyak dibandingkan ke pusat.
"70 persen yang dikelola pusat, 30 persen dikelola daerah. Maksud saya dibalik, 70 daerah 30 pusat. Supaya daerah-daerah memiliki kapasitas keuangan yang memadai, adil," lanjut Isran Noor lagi.
Jika tak memungkinkan pembagian sebesar 70 persen dan 30 persen, maka pemerintah pusat bisa saja membagi besaran anggaran sebesar 60 persen untuk daerah dan 40 persen untuk pusat. Bisa pula 50 persen untuk daerah dan 50 persen untuk pusat.
Apabila tidak memungkinkan 70 persen-30 persen, pemerintah pusat bisa saja memporsi dengan pembagian 60 persen daerah-40 persen pusat atau 50-50. Namun, sayangnya usulan tersebut hanyalah mimpi belaka. Lantaran tidak direalisasikan oleh pemerintah pusat.
"Kesenjangan kita sekarang semakin menganga dengan sistem yang ada," ujar Isran lagi.
Namun, keinginan Isran Noor terkait pembagian porsi anggaran yang dia utarakan itu tak bisa direalisasikan pemerintah pusat. Seharusnya, Indonesia harus dibangun dengan pemerataan.
"Sejatinya Indonesia harus dibangun dengan pemerataan, dengan keadilan. Bukan dengan kebijakan diskriminatif," tandasnya.
[RWT]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Kaltim Suarakan Refleksi 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran, Kupas Soal Kabinet Gemuk hingga Makan Bergizi Gratis
- PAD Berau 2024 Terealisasi Rp337 Miliar, Bapenda Masih Punya PR Evaluasi Sektor yang Gagal Penuhi TargetÂ
- Evakuasi Bangkai Truk di Jembatan Busui yang Ambruk Masih Terkendala
- Penyelidikan Penyebab Jembatan Busui di Paser Ambruk Tunggu Kondisi Sopir Truk Membaik
- Potensi Ganggu Kinerja di Lingkungan Pemerintah, Markaca Minta Posisi PPPK Diisi Pegawai Sesuai Bidang Keahlian