Kaltimtoday.co, Berau - Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisah memastikan proses pergeseran anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) untuk pembayaran gaji guru honorer di daerah tersebut berjalan aman dan lancar. Hingga saat ini, sekitar 90 persen sekolah telah menyelesaikan proses tersebut.

“Sudah aman, sudah selesai, dan mereka sedang proses pergeseran untuk penggajian. Sekolah yang sudah pergeseran boleh langsung memberikan gajiannya,” ujarnya Selasa (22/4/2025).

Ia menegaskan, anggaran gaji tersebut berasal dari dana BOSP yang memang diperbolehkan penggunaannya untuk pembayaran guru honorer, termasuk BST (Bantuan Sementara Tenaga).

“Kami bantu mereka dalam proses operasional pergeseran anggaran agar tidak menyalahi regulasi. Kalau ada yang lambat, nanti akan kami tanyakan,” ungkapnya.

Terkait insiden dugaan perundungan di salah satu sekolah yang sempat viral, Mardiatul memastikan Dinas Pendidikan telah memanggil seluruh pihak terkait, seperti kepala sekolah, ketua TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan), serta orangtua siswa.

"Saat ini, kasus tersebut masih dalam pendampingan dan pengawasan. Kami beri waktu 30 hari kerja kepada TPPK untuk menyelesaikan. Tapi sepertinya dalam seminggu ini sudah ada perkembangan. Kami tunggu rekomendasi resminya,” ucapnya.

Ia menegaskan, setiap sekolah wajib memiliki TPPK sebagai upaya pencegahan kasus perundungan.

“Kalau semua langsung kami tangani, lalu untuk apa dibentuk TPPK. Itu amanat dari pusat,” bebernya.

Di sisi lain, Mardiatul juga menyampaikan bahwa saat ini jumlah tenaga pendidik di Berau mencapai 697 orang, terdiri dari guru dan tenaga kependidikan. Namun, masih ada sekitar 200-an tenaga honorer yang belum terdata di BKN karena masa kerjanya di bawah dua tahun.

“Inilah PR kami. Insyaallah kami akan koordinasi ke Kementerian dan Kemenpan bersama BKPSDM. Karena meskipun mereka sudah masuk di Dapodik, tapi belum tercatat di BKN,” tuturnya.

Dia mengatakan, Dinas Pendidikan Berau juga berencana menyiapkan skema rekrutmen atau mengikuti program PPG (Pendidikan Profesi Guru) bagi guru honorer yang memenuhi syarat.

"Ini juga sebagai langkah memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di daerah tersebut," pungkasnya.

[MGN | RWT]