Kaltimtoday.co - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus merampungkan skema subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diterapkan pada 2025. Saat ini, proses perumusan skema tersebut dilaporkan telah mencapai 99 persen.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyebutkan bahwa pemerintah masih melakukan konsolidasi data penerima subsidi bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini akan menjadi acuan utama dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi BBM.

"Prosesnya sudah 99 persen selesai. Nanti akan diumumkan pada 2025. Datanya berasal dari BPS," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta, Jumat (19/12/2024).

Bahlil menambahkan, konsolidasi data ini bertujuan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah akan memastikan bahwa data penerima subsidi telah terverifikasi dengan baik.

"Saya sedang menunggu data pada Senin nanti. Kalau sudah rampung, baru kita bahas langkah selanjutnya," jelasnya.

Skema Subsidi BBM 2025 Berpotensi Beralih ke BLT

Meski belum memberikan detail lebih lanjut, Bahlil memberi sinyal bahwa skema subsidi BBM tahun depan kemungkinan besar akan menggunakan mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Namun, dia menegaskan bahwa keputusan resmi terkait skema tersebut hanya akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Saya tidak bisa umumkan sekarang, karena yang berhak mengumumkan itu adalah Bapak Presiden," tegas Bahlil.

Jika skema BLT diterapkan, maka subsidi BBM akan disalurkan langsung kepada masyarakat yang berhak, menggantikan pola subsidi harga yang selama ini berlaku. Langkah ini bertujuan agar bantuan lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak.

Pemerintah menilai skema subsidi berbasis BLT lebih efektif dan efisien dalam mengantisipasi kebocoran subsidi. Dengan berbasis data dari BPS, program ini diharapkan dapat mengurangi ketidakadilan dalam distribusi subsidi BBM.

Bahlil memastikan bahwa seluruh proses konsolidasi data dan perumusan kebijakan subsidi BBM 2025 akan selesai tepat waktu. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan subsidi ini berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

"Kami terus berupaya agar kebijakan ini bisa tepat sasaran, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan," kata Bahlil.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp