Kaltimtoday.co, Samarinda - Polemik penolakan pendirian Gereja Toraja di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang kembali memanas. Sebelumnya, spanduk penolakan warga terpasang di sejumlah titik dan menjadi viral pada Senin (26/5/2025) lalu.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Harminsyah memberikan responsnya terkait peristiwa tersebut. Menurutnya, pendirian rumah ibadah sejatinya perlu mengacu pada mekanisme dan prosedur sesuai hukum yang berlaku.

“Bahwa pada dasarnya semua sudah ada mekanisme dan prosedurnya,” kata Harmin kepada Kaltimtoday.

Lebih lanjut, Harmin menegaskan apabila pendirian suatu rumah ibadah telah melengkapi segala persyaratan termasuk kelengkapan dokumen administrasi, maka tak ada alasan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan penolakan.

“Jika pendirian gereja tersebut memang sudah memiliki kelengkapan syarat-syaratnya maka tentu semua pihak harus menghormati dan menaati,” tegas anggota Dapil II DPRD Samarinda itu.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara Harmin, polemik penolakan pendirian gereja di kawasan tersebut mengarah kepada cacat hukum. Utamanya dalam proses memperoleh persetujuan warga sekitar.

“Namun case di Keledang setelah saya coba menggali dan menelusuri informasi yang ada bahwa ada cacat moral dan tidak etis bahkan mengarah ke cacat hukum terkait proses mendapatkan persetujuan warga sekitar.”

“Jadi ada informasi warga menempuh jalur hukum terkait hal itu,” imbuhnya.

Terakhir, Harmin menekankan bahwa dalam batas kewenangan DPRD Kota Samarinda, pihaknya menyanggupi mediasi kedua belah pihak melalui agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) apabila diperlukan.

“Dari DPRD Samarinda, jika ada pengajuan surat masuk tentu akan ditindaklanjuti. DPRD akan mediasi dua pihak,” kunci Harmin.

Adapun berdasarkan pantauan terakhir, beberapa spanduk penolakan telah dilepas di sejumlah titik.

[NKH | ADV DPRD SAMARINDA]