Kaltimtoday.co, Berau - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengadakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) di seluruh Kaltim pada tahun 2023.

Rakortek P3DN diadakan di Ballroom Hotel Bumi Segah Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada Kamis (3/8/2023), dan diresmikan oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor.

Dalam acara tersebut, hadir pula Bupati Berau, Hj Sri Juniarsih Mas, Ketua DPRD Berau, Madri Pani, Anggota DPD RI Dapil Kaltim, Nanang Sulaiman, Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, serta jajaran Kepala OPD Kaltim.

Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Pemprov Kaltim atas prestasi mereka dalam capaian penggunaan produk dalam negeri (P3DN) yang menempati peringkat kedua secara nasional dengan total realisasi mencapai Rp3,117 triliun, di bawah DKI Jakarta dengan realisasi sebesar Rp6,855 triliun.

"Atas nama Pemprov dan masyarakat Kaltim, saya mengucapkan terima kasih atas persatuan dan ketaatan kita semua dalam melaksanakan amanah negara, khususnya dalam realisasi P3DN di daerah. Kita harus bangga dengan produk buatan dalam negeri," ujar Gubernur Kaltim Isran Noor.

Menurutnya, P3DN peringkat Kaltim sebenarnya belum sesuai, karena Kaltim saat ini berada di posisi kedua. Namun, jika melihat kontribusinya, Kaltim memiliki peran yang lebih besar. Sebagai penghasil batu bara, Kaltim menyumbang pasokan energi nasional yang menjadi produk dalam negeri.

"Kita berada di posisi nomor dua, itu sudah luar biasa. Lebih baik daripada posisi nomor 10," katanya.

Gubernur Isran Noor menyebutkan, secara realitanya, Kaltim memiliki kontribusi yang jauh lebih tinggi dalam realisasi produk dalam negeri. Bukti dari hal tersebut adalah produksi batu bara yang menjadi kebutuhan energi nasional.

"Kaltim merupakan produsen batu bara terbesar di Indonesia. Batu bara juga termasuk produk dalam negeri," tambahnya.

Selain itu, Gubernur Isran Noor juga menyampaikan bahwa Kaltim memiliki peran penting bagi bangsa dan negara, terutama dalam memperoleh dan menyumbang pendapatan negara.

Mulai dari masa kemerdekaan Indonesia, Kaltim telah menjadi penyumbang devisa terbesar dari sektor minyak. Kemudian, sebagai penghasil kayu terbaik dan sejak tahun 1990, Kaltim telah menjadi penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Pada tahun 2022, Kaltim kembali berkontribusi dalam sektor ekspor dengan nilai sebesar USD 32 miliar.

"Ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kaltim dan perlu disampaikan kepada masyarakat luas. Kaltim tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi juga berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Terakhir, Kaltim memberikan asetnya untuk menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN), semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim, Heni Purwaningsih, selaku Ketua Harian Iim P3DN Kaltim melaporkan bahwa Rakortek P3DN Kaltim 2023 diadakan dalam rangka akselerasi dan optimalisasi P3DN dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov Kaltim. Rakortek ini diikuti oleh kepala perangkat daerah Pemprov Kaltim, Tim P3DN Provinsi Kaltim, dan Tim P3DN Kabupaten/Kota di seluruh Kaltim. Narasumber dalam acara ini berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan BPKP Perwakilan Kaltim.

"Pemprov Kaltim telah melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog lokal sejak tanggal 5 April 2021 sesuai Keputusan Kepala LKPP Nomor 185/2020. Saat ini, sudah ada sekitar 33 etalase komoditas yang telah disetujui oleh LKPP," jelasnya.

Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan Komitmen P3DN Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim oleh Gubernur Isran Noor, Sekda Sri Wahyuni, dan kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim.

Selain itu, kegiatan Rakortek juga dirangkai dengan penyerahan bantuan operasional dari SKPD Provinsi Kaltim kepada penerima di Kabupaten Berau. Bantuan tersebut mencakup bantuan pupuk NPK dan herbisida serta alat pemadam kebakaran dari Dinas Perkebunan, alat produksi UMKM dari Disperindagkop, fasilitas miniranch dari DPKH, Bankeu desa dan Bumdes dari DPMPD, serta bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dari DPUPR Pera.

[TOS | ADV PEMKAB BERAU]