Kaltimtoday.co - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bekerja sama dalam bidang pertanian dan perikanan yang diharapkan membawa manfaat besar bagi kedua belah pihak. Kolaborasi ini mencakup pembangunan kampung nelayan dan kampung petani sebagai bentuk sinergi dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Ide kerja sama ini tercetus saat Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum), melakukan kunjungan ke Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi/KDM) di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kabupaten Subang pada Minggu (4/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, KDM mengusulkan kerja sama antarprovinsi untuk memberdayakan masyarakat Jawa Barat melalui program transmigrasi modern ke Kalimantan Timur. Gubernur Harum menyambut antusias tawaran tersebut dan sepakat membangun kemitraan strategis antarwilayah.

“Kalau seperti ini, kita buat kontrak kerja sama resmi antara Pemprov Jabar dan Kaltim,” ujar Kang Dedi.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltim akan menyiapkan lahan untuk pemukiman warga asal Jabar, serta lahan pertanian yang siap digunakan untuk budidaya tanaman pangan, khususnya padi, guna menunjang kebutuhan pangan Kaltim dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

KDM menyatakan akan membawa petani-petani dari Jawa Barat untuk tinggal dan bekerja di Kaltim. Mereka akan dibantu pembangunan rumah yang layak dan diberikan akses ke lahan pertanian.

“Nanti tinggal bertani di tempat yang sudah disiapkan. Ini kita lakukan bersama,” kata KDM.

Tak hanya pertanian, sektor kelautan juga menjadi fokus kerja sama. Pemprov Jabar akan mengirim nelayan dari berbagai wilayah pesisir seperti Indramayu, Pamanukan, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, dan Ciamis untuk mengisi kampung nelayan yang akan dibangun di wilayah pesisir Kaltim.

“Nelayan bisa langsung melaut karena rumah dan kapalnya sudah disediakan,” tambah KDM.

Gubernur KDM menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kaltim sebagai kunci keberhasilan pengelolaan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan kelautan. Ia menyebut salah satu tantangan Kaltim adalah jumlah penduduk yang relatif kecil namun memiliki wilayah sangat luas dan sumber daya alam yang melimpah.

“Kaltim ini kaya, lahir di atas tumpukan batu bara. Tapi yang kurang itu tenaga kerja produktif,” ungkapnya.

Sebagai perbandingan, Kang Dedi menyebut APBD Jawa Barat mencapai Rp29 triliun untuk 50 juta penduduk, sedangkan Kaltim dengan APBD Rp20 triliun hanya memiliki 4 juta jiwa. Hal ini menunjukkan potensi kesejahteraan tinggi jika SDM di Kaltim dapat dikelola dan diberdayakan secara optimal.

Untuk memperkuat SDM, KDM juga mengusulkan kerja sama di bidang pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi ternama seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Padjajaran (Unpad) guna membuka kelas khusus di Kaltim.

Harum merespons positif inisiatif tersebut, apalagi sejalan dengan program unggulan Pemprov Kaltim, yakni Gratispol. Program ini menjamin pendidikan gratis dari jenjang SMA hingga S3, termasuk pemberian seragam, tas, dan sepatu secara cuma-cuma untuk mendukung akses pendidikan yang merata.

“Kami sudah luncurkan Program Gratispol agar semua anak di Kaltim bisa sekolah tanpa beban biaya,” ujar Harum.

Dengan semangat kolaboratif, kedua kepala daerah sepakat untuk menindaklanjuti kerja sama ini dalam bentuk dokumen resmi dan perencanaan teknis. 

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]