Kaltimtoday.co, Tenggarong - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kukar Menggugat menggelar aksi di Halaman Kantor Bupati Kukar, Kamis (14/8/2025). Mereka memprotes dugaan pemangkasan Beasiswa Kukar Idaman dari Rp 5 juta menjadi Rp 1,6 juta per penerima.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Kukar Menggugat, Zulkarnain, menyebut kebijakan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap masyarakat. Menurutnya, mahasiswa diberi harapan bisa berkuliah dengan bantuan penuh dari pemerintah, namun kenyataannya anggaran yang diterima jauh di bawah kebutuhan.

“Sekarang tidak ada kampus yang UKT-nya di bawah Rp 2 juta. Kalau beasiswa cuma Rp 1,6 juta, jelas tidak cukup. Banyak mahasiswa yang hanya mengandalkan Beasiswa Idaman terancam batal kuliah,” tegasnya.

Pihak massa aksi, sebutnya, memberi tenggat satu minggu kepada pemerintah untuk memenuhi nominal beasiswa Rp 5 juta per penerima. Jika tuntutan itu tak terpenuhi, ia mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar. 

“Kami akan kembali ke Pemkab, karena kebijakan ini berasal dari bawahannya Pemkab, yakni Bagian Kesra,” ujarnya.

Dihadapa mahasiswa, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menanggapi dengan tegas bahwa tidak ada pemotongan beasiswa. Anggaran tahun 2025 untuk program Kukar Idaman tetap sama seperti tahun sebelumnya. Namun, jumlah penerima melonjak hingga 4.500 orang terbanyak sepanjang program ini berjalan sehingga dana yang ada tidak cukup dibayarkan sekaligus.

“Anggaran murni 2025 sekitar Rp8 miliar. Kalau semua penerima dibayar penuh Rp5 juta, kita butuh tambahan sekitar Rp12,5 miliar. Jadi kami putuskan dibayar dua tahap,” jelas Rendi.

Skemanya, tahap pertama setiap penerima akan menerima Rp 1,6 juta dari anggaran murni. Sisanya, Rp 3,4 juta, akan dicairkan pada tahap kedua setelah Perubahan APBD disahkan akhir Agustus atau awal September 2025. 

“Nilainya tetap Rp5 juta per penerima, hanya pencairannya diatur ulang,” tegasnya.

Rendi mengakui ada kekeliruan dalam membuka pendaftaran secara masif hingga kuota penerima melebihi kemampuan anggaran awal. Ia berjanji sistem akan diperbaiki agar kasus serupa tidak terulang.

Selain itu, Rendi juga menjelaskan bahwa sejumlah program pendidikan, termasuk wacana seragam gratis untuk SD dan SMP, belum bisa dilaksanakan penuh pada 2025. Alasannya, saat ini Pemkab masih menggunakan RPJMD lama. RPJMD baru periode 2026–2030 ditargetkan rampung dan disahkan DPRD pada akhir 2025, dan menjadi dasar pelaksanaan janji kampanye mulai 2026.

“Kami ingin sektor pendidikan di Kukar benar-benar gratis dan berkualitas. Tapi semua harus sesuai rencana pembangunan yang tertuang di RPJMD baru,” kata Rendi.

[RWT]