Kaltimtoday.co, Samarinda - Kasus dugaan makanan basi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Samarinda menjadi perhatian serius pemerintah kota. Peristiwa ini terungkap di salah satu sekolah yakni, SMA Negeri 13 Samarinda, pada Agustus 2025 lalu.

Plt Asisten I Setda Samarinda yang juga Ketua Satgas MBG Kota Samarinda, Suwarso, menegaskan bahwa pihaknya langsung melakukan evaluasi menyeluruh begitu laporan mencuat. Padahal, kata dia, dua hari sebelum kasus itu diketahui publik, Satgas sebenarnya sudah mengumpulkan seluruh vendor dan ahli gizi untuk diberikan arahan teknis.

“Vendor dan tenaga gizi sudah kami kumpulkan, sekitar 13 penyedia jasa penyelenggara makanan (SPPG). Mereka diberi materi tentang kualitas makanan, cara pengemasan, hingga batas waktu maksimal konsumsi, yang seharusnya tidak lebih dari lima jam setelah dimasak,” jelas Suwarso.

Namun, hasil identifikasi awal menemukan adanya kesalahan pada metode pengolahan maupun pengemasan. Kondisi itu membuat sebagian makanan berpotensi cepat basi. “Akhirnya dievaluasi. Sebagian anak-anak akhirnya memilih makan di kantin,” imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut, Puskesmas Remaja bersama pengawas provinsi sudah turun melakukan pemeriksaan di sekolah. Satgas juga memastikan standar Badan Gizi Nasional (BGN) dipenuhi, mulai dari luas dapur minimal 400 meter persegi, alur kerja higienis, hingga pengawasan kualitas gizi. “Kalau prosedurnya dijalankan dengan benar, seharusnya kasus ini tidak terjadi,” tegasnya.

Suwarso mengingatkan bahwa penyedia MBG harus serius, bukan sekadar menjalankan bisnis. “Anak-anak ini investasi negara. Jangan sampai ada spekulasi dalam penyediaan makanan. Yang kami inginkan adalah komitmen penuh, gizi diberikan sesuai standar,” ucapnya.

Ia juga menyinggung beredarnya informasi hoaks terkait menu MBG. Salah satunya berupa foto editan yang membuat lauk tampak berbeda dari kondisi sebenarnya. “Setiap informasi yang masuk tetap kami cek silang. Kalau terbukti benar, vendor pasti ditegur dan diminta memperbaiki. Tapi kalau hoaks, harus diluruskan supaya masyarakat tidak salah persepsi,” jelasnya.

Menyoal sanksi bagi vendor yang lalai, Suwarso menyebut pihaknya akan terus melakukan pembinaan terhadap vendor. Termasuk menyiapkan pelatihan bagi tenaga dapur dan ahli gizi agar standar layanan bisa lebih terjaga. 

“Kami masih terus melakukan pembinaan karena program ini sifatnya berkelanjutan. Kami pantau terus, kami evaluasi, agar kasus serupa tidak terulang,” pungkas Suwarso.

[NKH | RWT]