Kaltimtoday.co, Jakarta - Jika hari ini industri batubara di Kalimantan Timur (Kaltim) berangsur meredup, lalu bagaimana nasib warga yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut?

Pertanyaan krusial itu menjadi benang merah dalam Diskusi Panel 4 bertema "Pemberdayaan Masyarakat dalam Konteks Transisi Energi Berkeadilan". Sesi ini menjadi bagian penting dari agenda Dialog Kebijakan Nasional tentang Transformasi Ekonomi Daerah di Wilayah Penghasil Batubara yang digelar di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Selasa (9/6).

Dialog yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama mitra proyek Innovation Regions for a Just Energy Transition (IKI-JET) ini menjadi panggung penting bagi perwakilan 4 masyarakat Bumi Etam dalam menyampaikan praktik baik yang telah dirintis di tingkat komunitas.

Kehadiran mereka di Jakarta tak lepas dari fasilitasi penuh Yayasan Mitra Hijau (YMH), sebagai bentuk komitmen dalam memastikan suara masyarakat akar rumput bisa sampai ke meja para pembuat kebijakan nasional.

Perjuangan Perempuan Lingkar Tambang Menyangga Ekonomi Keluarga

Ketergantungan Kaltim pada batubara selama ini menyisakan kerentanan sosial yang mendalam, realitas pahit muncul ketika perusahaan tambang satu per satu berhenti beroperasi dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai melanda. Di tengah situasi pelik ini, kaum perempuan tampil sebagai penyelamat ekonomi keluarga.

Muginem, seorang pelaku UMKM dari Desa Mulawarman, Kutai Kartanegara, memaparkan bagaimana para ibu di desanya kini bahu-membahu menggerakkan roda ekonomi keluarga lewat industri makanan olahan rumahan, seperti keripik pisang, singkong, dan nangka. Sayangnya, perjuangan mereka terganjal urusan bahan baku.

"Saat ini perempuan di Desa Mulawarman menjadi penyangga ekonomi keluarga pasca-PHK tambang. Tapi kami kesulitan memenuhi bahan baku nangka karena lahan kami habis oleh tambang. Kami sangat berharap ada pembentukan BUMDes atau dukungan pelatihan pemasaran digital, agar usaha kecil kami ini bisa bertahan," curhat Muginem di hadapan forum.

Aspirasi mengenai BUMDes ini sejalan dengan draf masukan kebijakan pascatambang yang dirumuskan YMH bersama para pemangku kepentingan di Kaltim dan Sumatera Selatan. Pembentukan BUMDes/BUMD diyakini bisa menjadi motor ekonomi baru di wilayah lingkar tambang. 

Dampak lingkungan yang memukul ekonomi warga juga disuarakan secara nyata oleh Sugeng Panglipuringtyas, perwakilan perempuan dari Kelompok Bank Sampah Flamboyan di Sungai Siring, Samarinda. 

Selain aktif menggerakkan mekanisme "tabungan sampah" sebagai pendapatan alternatif bagi para ibu di desa, Sugeng membeberkan realitas mengkhawatirkan mengenai kondisi ekologis pascatambang yang memicu konflik baru antara manusia dan satwa liar.

"Setelah tambang tutup kami dapat serangan baru pak bu, dari monyet-monyet liar. Lahan bekas tambang itu memang ditanami pohon, tapi bukan pohon yang bisa ngehasilin buah hutan untuk makanan satwa liar itu. Akibatnya, monyet-monyet liar kelaparan dan mulai masuk ke lahan pertanian serta pekarangan warga untuk mencari makan" ungkap Sugeng saat menyampaikan kesaksiannya.

Inisiasi Anak Muda Kaltim Untuk Transisi Energi Berkeadilan

Selain perwakilan Perempuan, YMH juga memberikan kesempatan pada kaum muda untuk mneyampaikan aspirasinya. Salah satunya datang dari, Hairil Anwar, Founder PT Asiana Recycle Indonesia, dirinya menjelaskan bagaimana anak muda Kaltim menjawab tantangan ganda soal krisis sampah urban dan transisi ekonomi berbasis sirkular.

Dalam presentasinya, Hairil memaparkan lima program nyata yang telah dijalankan perusahaannya, meliputi layanan penjemputan sampah rumah tangga, pengelolaan pusat terpadu di TPS3R Mugirejo, mekanisme Bank Sampah dan Sedekah Sampah, serta gerakan "Yayuk Sehati" yang mendaur ulang sampah plastik menjadi produk paving block ramah lingkungan.

"Jika industri tambang bergerak dengan mengambil sumber daya dari bumi, maka ekonomi sirkular justru bekerja sebaliknya. Ekonomi sirkular mengembalikan nilai dari apa yang selama ini dianggap sebagai sampah," tegas Hairil.

Dalam kesempatan ini, Hairil mendesak pemerintah pusat untuk menyediakan dua hal utama, yakni pelatihan dan sertifikasi green jobs (pekerjaan hijau) yang terstandarisasi, serta insentif fiskal bagi industri daur ulang daerah.

“Kami butuh sertfikasi untuk  pekerjaan hijau ini, agar para pekerja bisa mendapat perlindungan dan hak yang sama seperti pekerja konvensional lain” ungkap pengusaha muda ini. 

Inovasi ekonomi sirkular dari Mugirejo dan Sungai Siring di atas sesungguhnya menjawab pertanyaan besar tentang bagaimana nasib para buruh lapangan jika industri batu bara benar-benar ditinggalkan. Transisi energi yang adil (Just Transition) tidak boleh hanya fokus pada urusan lingkungan dan angka bauran energi, melainkan wajib memikirkan nasib manusia di dalamnya. 

Tren penurunan industri batubara global berdampak nyata di lapangan, berdasarkan data Disnakertrans Kaltim per Juni 2026, diperkirakan ada sekitar 1.500 pekerja tambang di Kaltim yang berisiko terdampak PHK akibat efisiensi produksi batubara.

Kekhawatiran ini terdokumentasi dalam dokumen masukan kebijakan yang digalang YMH bersama Forum Konsultasi Daerah (FKD). Mereka secara tegas menekankan bahwa pekerja tambang yang terkena PHK wajib diikutsertakan dalam peta jalan transisi pemerintah.

"Pekerja tambang yang terkena PHK wajib diikutsertakan dalam peta jalan transisi pemerintah. Kami mengusulkan adanya pembentukan Komite Transisi Berkeadilan di internal perusahaan, forum komunikasi dua arah antara serikat buruh dan manajemen terkait rencana reklamasi, serta program penyelarasan keterampilan, baik upskilling maupun reskilling. Tujuannya agar mantan pekerja tambang punya fondasi yang kuat dan siap beralih ke sektor ekonomi alternatif, seperti pertanian berkelanjutan atau industri hijau," ujar Dicky Edwin Hindarto, Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau.

Dilema Anak Muda: Lapangan Kerja Belum Ada, Tren #KaburAjaDulu Meningkat

Tantangan pemenuhan lapangan kerja baru ini juga disuarakan oleh perwakilan generasi muda  kaltim, Alisa Deliana, yang turut hadir berkat fasilitasi YMH.

Dari kursi peserta, Alisa menjelaskan dilema nyata anak muda di daerah penghasil komoditas.

"Gimana meyakinkan anak muda Kaltim untuk mulai melirik pekerjaan hijau (green jobs) dan mengasah skill di sana, sementara industrinya sendiri belum ada di daerah? Di sisi lain, tren 'kabur aja dulu'  juga semakin meningkat di kalangan anak muda," cetus Alisa.

Pertanyaan ini ditanggapi perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Gayatri, dirinya menegaskan bahwa dalam konteks transisi yang adil, perlindungan terhadap kaum buruh dan penyiapan lapangan kerja baru adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan.

"Aspek ketenagakerjaan dalam transisi energi memang berarti mendorong pekerjaan hijau (green job). Tantangan riilnya adalah bagaimana kita di pemerintahan bisa membangun ekosistem industrinya terlebih dahulu di daerah, agar para pekerja yang terdampak PHK dan anak-anak muda lokal bisa langsung terserap di sektor ekonomi alternatif ini, sehingga mereka tidak perlu memilih keluar daerah," urai Gayatri.

Jawaban Gayatri ini pada dasarnya menempatkan bola di tangan pemerintah pusat. Segala usulan konkret dari Kaltim mulai dari insentif fiskal, sertifikasi green jobs, penguatan BUMDes, pembentukan Komite Transisi Berkeadilan, hingga program upskilling/reskilling kini membutuhkan payung kebijakan dan keseriusan pendanaan dari pusat agar ekosistem industri yang dijanjikan benar-benar terwujud, bukan sekadar pemanis di dalam dokumen.

Sesi diskusi ini, bersama dengan hasil diskusi pemanfaatan lahan pascatambang untuk PLTS yang diberitakan sebelumnya, berhasil melengkapi gambaran utuh tentang apa yang sesungguhnya dibutuhkan Kaltim hari ini. Bumi Etam tidak hanya membutuhkan lahan kosong dan kecanggihan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusianya. Warga Kaltim butuh dibekali keterampilan, modal, serta ekosistem industri yang memadai agar mereka bisa tetap tinggal, berkarya, dan berdaya di tanah kelahiran mereka sendiri.

[AD]