Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Samarinda meminta Dinas Sosial (Dinsos) agar terus melakukan pendataan kependudukan terkait keluarga miskin. Pasalnya banyak masyarakat yang sudah mampu namun masih menerima berbagai bantuan sosial.

"Memang banyak data yang sekarang digunakan itu masih data keluarga yang lama. Jadi kami meminta agar data itu harus diperbaharui setiap tahun," ujar Joko Wiratno di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Kamis (1/4/2021).

Politisi PAN ini mengungkapkan, banyak data keluarga yang telah memiliki kendaraan dan sudah mapan, namun masih menerima sumbangan dari pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Keluarga Harapan (BKH).

 

Baca Juga: Polresta Samarinda Bakal Tindak Lanjuti Hasil Uji Laboratorium Pemkot Soal BBM Bermasalah 

Baca Juga: Diduga Jadi Korban Malpraktik di RSHD Samarinda, Pasien Didesak Operasi Usus Buntu Tanpa Penjelasan

Baca Juga: Polisi Dalami Asal Senpi Eksekutor Pembunuhan di Depan THM Samarinda

Baca Juga: Pengakuan Otak Pembunuhan Berencana Kasus Penembakan di Depan THM Samarinda: Saya Puas dan Menyesal

View this post on Instagram

Baca Juga: Soroti Polemik Relokasi Pasar Subuh, DPRD Samarinda Minta Hak Pedagang Tak Dikesampingkan

Baca Juga: Pra Rekonstruksi Kasus Penembakan THM Samarinda, Peragakan 42 Adegan dan Ungkap 9 Peran Tersangka

Baca Juga: Buntut Kasus Tunggakan Gaji Karyawan, Rumah Sakit Haji Darjad Samarinda Stop Beroperasi Sementara 

Baca Juga: Sidang Gugatan Korban BBM Bermasalah terhadap Pertamina Patra Niaga Ditunda, Konsumen Desak Penarikan Produk

Baca Juga: Hujan Deras Disertai Petir, BPBD Samarinda Laporkan 10 Titik Banjir 

Baca Juga: Penjelasan Andi Harun Relokasi Pedagang Pasar Subuh: Permintaan Pemilik Lahan, Tidak Sesuai Tata Kota

Baca Juga: Wali Kota Samarinda Pastikan Penyebab Motor Brebet akibat Buruknya Kualitas BBM Pertamax

Baca Juga: Gakkum LHK Koordinasi ke Kepolisian untuk Penerbitan Status DPO Kasus KHDTK Unmul

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Dia menambahkan bahwa, Komisi IV DPRD Samarinda telah melakukan hearing bersama Dinas Sosial untuk membahas data kependudukan, salah satunya keluarga miskin. Sebab, masyarakat banyak mengeluhkan keluarga yang tergolong tidak mampu namun tidak menerima bantuan, sedangkan masyarakat yang sudah mampu masih tercatat menerima bantuan.

"Tercatat di sepuluh kecamatan di Samarinda ini. Banyak bantuan itu tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Dia berharap, Pemkot terus melakukan pendataan kependudukan pada keluarga yang tergolong tidak mampu sehingga memperbaiki data sebelumnya agar valid dan berkualitas, sehingga masalah kemisikinan di Samarinda dapat diatasi dengan berbagai bantuan yang tepat sasaran.

[SDH | RWT | ADV]