Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Samarinda meminta Dinas Sosial (Dinsos) agar terus melakukan pendataan kependudukan terkait keluarga miskin. Pasalnya banyak masyarakat yang sudah mampu namun masih menerima berbagai bantuan sosial.

"Memang banyak data yang sekarang digunakan itu masih data keluarga yang lama. Jadi kami meminta agar data itu harus diperbaharui setiap tahun," ujar Joko Wiratno di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Kamis (1/4/2021).

Politisi PAN ini mengungkapkan, banyak data keluarga yang telah memiliki kendaraan dan sudah mapan, namun masih menerima sumbangan dari pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Keluarga Harapan (BKH).

 

Baca Juga: Diskominfo Kaltim Klarifikasi Foto Viral di Singapura: Gubernur Rudy Mas'ud Medical Check-up Pakai Dana Pribadi

Baca Juga: Faktor yang Membedakan Wealth Partner Strategis dari Penyedia Layanan Finansial Konvensional 

Baca Juga: Dituding Monopoli Hingga Potong Gaji Pekerja 30 Persen, Koperasi TKBM Samboja Buka Suara

Baca Juga: Tenggarong Seberang Salurkan Bantuan Ratusan Juta dan Kebutuhan Sehari-hari untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Melayu

View this post on Instagram

Baca Juga: Perdana Digelar, 4 Finalis Duta Anak Kota Samarinda 2026 Ceritakan Persiapan dan Perannya

Baca Juga: DPRD Samarinda Minta OPD Awasi Fasilitas Publik dan Tata Pedagang

Baca Juga: Ancaman Revisi UU Hak Cipta, Media Lokal Tolak Sentralisasi LMK dan Link Tax

Baca Juga: Polresta Samarinda Selidiki Laporan Dugaan Kelalaian Medis Kasus Edianto Wong

Baca Juga: Pemekaran Samarinda Utara, DPRD Soroti Kesiapan Anggaran dan Fasilitas

Baca Juga: Gerbang Kampus Sempat Diblokade Pascapilrek, Senat Unmul Minta Ormas Tak Ikut Campur

Baca Juga: Aliansi Mahasiswa Unmul: Jangan Ganggu Hak Belajar dengan Intervensi Ormas

Baca Juga: Berjibaku Padamkan Karhutla selama 60 Hari, 100 Relawan di Samarinda Jalani Pemeriksaan, 15 Terindikasi ISPA

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Dia menambahkan bahwa, Komisi IV DPRD Samarinda telah melakukan hearing bersama Dinas Sosial untuk membahas data kependudukan, salah satunya keluarga miskin. Sebab, masyarakat banyak mengeluhkan keluarga yang tergolong tidak mampu namun tidak menerima bantuan, sedangkan masyarakat yang sudah mampu masih tercatat menerima bantuan.

"Tercatat di sepuluh kecamatan di Samarinda ini. Banyak bantuan itu tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Dia berharap, Pemkot terus melakukan pendataan kependudukan pada keluarga yang tergolong tidak mampu sehingga memperbaiki data sebelumnya agar valid dan berkualitas, sehingga masalah kemisikinan di Samarinda dapat diatasi dengan berbagai bantuan yang tepat sasaran.

[SDH | RWT | ADV]