Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Samarinda meminta Dinas Sosial (Dinsos) agar terus melakukan pendataan kependudukan terkait keluarga miskin. Pasalnya banyak masyarakat yang sudah mampu namun masih menerima berbagai bantuan sosial.

"Memang banyak data yang sekarang digunakan itu masih data keluarga yang lama. Jadi kami meminta agar data itu harus diperbaharui setiap tahun," ujar Joko Wiratno di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Kamis (1/4/2021).

Politisi PAN ini mengungkapkan, banyak data keluarga yang telah memiliki kendaraan dan sudah mapan, namun masih menerima sumbangan dari pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Keluarga Harapan (BKH).

 

Baca Juga: HPKR Samarinda Soroti Lambannya Perizinan Reklame, Kendala Utama Disebut Ada di Aspek Teknis

Baca Juga: Kas Daerah Seret, Utang Rp400 Miliar Pemkot Samarinda Dibayar Bertahap

Baca Juga: Tiga Hari Pencarian, Pemuda yang Hanyut di Sungai Melenyu Kutim Ditemukan Tewas

Baca Juga: Penjaringan Calon Rektor Universitas Muhammadiyah Berau Berjalan, Panitia: Wajib Mengacu Regulasi PP Muhammadiyah

View this post on Instagram

Baca Juga: Hari Kedua Pencarian Pemuda Terseret Arus di Sungai Melenyu Kutai Timur Masih Nihil

Baca Juga: Jumlah Desa Belum Berlistrik di Kaltim Turun, Dinas ESDM Fokus Sasar Wilayah Terisolasi

Baca Juga: Beasiswa Gratispol Kaltim Tahap 3 Cair Rp288 Miliar, Gubernur Ingatkan Kampus Kembalikan UKT Mahasiswa

Baca Juga: Kick Off Pemilihan Rektor Unmul 2026-2030, Panitia Ungkap Lima Bakal Calon Terpilih

Baca Juga: Bisakah IKN Menjadi Suez Baru?

Baca Juga: Fasilitas Belum Merata, DPRD Nilai Samarinda Belum Siap Terapkan Pendidikan Digital Menyeluruh

Baca Juga: Retribusi Samarinda Triwulan I Baru 11 Persen, Komisi II DPRD Bakal Panggil OPD Pengelola

Baca Juga: Komisi IV DPRD Bakal Evaluasi Strategi Pendidikan Samarinda Jelang APBD 2027

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Dia menambahkan bahwa, Komisi IV DPRD Samarinda telah melakukan hearing bersama Dinas Sosial untuk membahas data kependudukan, salah satunya keluarga miskin. Sebab, masyarakat banyak mengeluhkan keluarga yang tergolong tidak mampu namun tidak menerima bantuan, sedangkan masyarakat yang sudah mampu masih tercatat menerima bantuan.

"Tercatat di sepuluh kecamatan di Samarinda ini. Banyak bantuan itu tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Dia berharap, Pemkot terus melakukan pendataan kependudukan pada keluarga yang tergolong tidak mampu sehingga memperbaiki data sebelumnya agar valid dan berkualitas, sehingga masalah kemisikinan di Samarinda dapat diatasi dengan berbagai bantuan yang tepat sasaran.

[SDH | RWT | ADV]