Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Samarinda meminta Dinas Sosial (Dinsos) agar terus melakukan pendataan kependudukan terkait keluarga miskin. Pasalnya banyak masyarakat yang sudah mampu namun masih menerima berbagai bantuan sosial.

"Memang banyak data yang sekarang digunakan itu masih data keluarga yang lama. Jadi kami meminta agar data itu harus diperbaharui setiap tahun," ujar Joko Wiratno di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Kamis (1/4/2021).

Politisi PAN ini mengungkapkan, banyak data keluarga yang telah memiliki kendaraan dan sudah mapan, namun masih menerima sumbangan dari pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Keluarga Harapan (BKH).

 

Baca Juga: Sentuhan AI di Tangan Pelajar SMAN 10 Samarinda, Rancang Galeri Digital Batik Kalimantan

Baca Juga: Desa Loa Duri Ulu Salurkan BLT Dana Desa untuk 57 Warga, Prioritaskan Lansia dan Keluarga Rentan

Baca Juga: 500 Mahasiswa UNMUL Tanam 1.010 Pohon Kopi di IKN, Pecahkan Rekor MURI

Baca Juga: Lewat Lomba B2SA, DPTPH dan TP PKK Kaltim Gencarkan Gerakan Makan Pangan Lokal Bergizi

View this post on Instagram

Baca Juga: Dinkes Samarinda Perluas Layanan Cek Kesehatan Siswa, Kini Tak Hanya Imunisasi

Baca Juga: Longsor Jalan Desa Samboja Ganggu Air Bersih, Dinas ESDM Kaltim Ultimatum Perusahaan Tambang Bertanggung Jawab

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Samarinda dan Sekitarnya Hari Ini, Sabtu, 11 Oktober 2025

Baca Juga: Perusahaan Asal Tiongkok SUS Environment Lirik Samarinda untuk Kembangkan PLTSa

Baca Juga: Sejumlah Warga Masih Mendiami Lahan Insinerator di Samarinda Seberang, Satpol PP Persiapkan Langkah Khusus

Baca Juga: Pertama Kali Terekam, Bayi Dugong Muncul di Pantai Mali, Alor

Baca Juga: Geotab Luncurkan Asisten AI Generatif untuk Manajemen Armada di Indonesia

Baca Juga: DBS Indonesia Luluskan 50 Peserta Disabilitas dari Program Pelatihan Dunia Kerja

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Dia menambahkan bahwa, Komisi IV DPRD Samarinda telah melakukan hearing bersama Dinas Sosial untuk membahas data kependudukan, salah satunya keluarga miskin. Sebab, masyarakat banyak mengeluhkan keluarga yang tergolong tidak mampu namun tidak menerima bantuan, sedangkan masyarakat yang sudah mampu masih tercatat menerima bantuan.

"Tercatat di sepuluh kecamatan di Samarinda ini. Banyak bantuan itu tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Dia berharap, Pemkot terus melakukan pendataan kependudukan pada keluarga yang tergolong tidak mampu sehingga memperbaiki data sebelumnya agar valid dan berkualitas, sehingga masalah kemisikinan di Samarinda dapat diatasi dengan berbagai bantuan yang tepat sasaran.

[SDH | RWT | ADV]