Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Samarinda meminta Dinas Sosial (Dinsos) agar terus melakukan pendataan kependudukan terkait keluarga miskin. Pasalnya banyak masyarakat yang sudah mampu namun masih menerima berbagai bantuan sosial.

"Memang banyak data yang sekarang digunakan itu masih data keluarga yang lama. Jadi kami meminta agar data itu harus diperbaharui setiap tahun," ujar Joko Wiratno di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Kamis (1/4/2021).

Politisi PAN ini mengungkapkan, banyak data keluarga yang telah memiliki kendaraan dan sudah mapan, namun masih menerima sumbangan dari pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Keluarga Harapan (BKH).

 

Baca Juga: Dirut Varia Niaga Samarinda Tersangka Korupsi Batu Bara, Manajemen: Tidak Ditahan, Hanya Wajib Lapor

Baca Juga: Dugaan Korupsi Batu Bara Perumda Varia Niaga Samarinda Rugikan Negara Rp 30,9 Miliar

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara Perumda Varia Niaga, Polda Kaltim Tetapkan 3 Tersangka

Baca Juga: Sisir Wilayah Utara Kaltim, Gubernur Rudy Mas'ud Tinjau Lima Ruas Jalan Pesisir

View this post on Instagram

Baca Juga: Minta Kader PDI Perjuangan Data Masalah Warga, Bintang Darmawati: Perempuan Harus Jadi Subjek Pembangunan

Baca Juga: Di Balik Festival Mecaq Undat Sungai Bawang, Perjuangan Merawat Tarian Warisan Leluhur

Baca Juga: TKA 2027 Bukan Sekadar Ujian, Erlangga Hadirkan Solusi Belajar Terarah bagi Siswa SD-SMP 

Baca Juga: GoPay, DANA, atau ShopeePay: Dompet Digital Mana yang Paling Ringan buat Antre di Kasir?

Baca Juga: Soal Wacana Link Tax dan LMK Jurnalistik, Kemenkum Buka Suara Terkait Skema Royalti

Baca Juga: Srikandi PLN UIP KLT Gelar Pelatihan Menjahit Bagi Disabilitas dan Ibu Tunggal

Baca Juga: Pegadaian Kucurkan Bantuan 1.500 Paket Sembako bagi Warga Terdampak Kemarau Panjang

Baca Juga: Industri Hulu Migas Butuh Beragam Keahlian, PHE Ajak Mahasiswa Polnes Kenali Peluang Karier

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Dia menambahkan bahwa, Komisi IV DPRD Samarinda telah melakukan hearing bersama Dinas Sosial untuk membahas data kependudukan, salah satunya keluarga miskin. Sebab, masyarakat banyak mengeluhkan keluarga yang tergolong tidak mampu namun tidak menerima bantuan, sedangkan masyarakat yang sudah mampu masih tercatat menerima bantuan.

"Tercatat di sepuluh kecamatan di Samarinda ini. Banyak bantuan itu tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Dia berharap, Pemkot terus melakukan pendataan kependudukan pada keluarga yang tergolong tidak mampu sehingga memperbaiki data sebelumnya agar valid dan berkualitas, sehingga masalah kemisikinan di Samarinda dapat diatasi dengan berbagai bantuan yang tepat sasaran.

[SDH | RWT | ADV]