Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Samarinda meminta Dinas Sosial (Dinsos) agar terus melakukan pendataan kependudukan terkait keluarga miskin. Pasalnya banyak masyarakat yang sudah mampu namun masih menerima berbagai bantuan sosial.

"Memang banyak data yang sekarang digunakan itu masih data keluarga yang lama. Jadi kami meminta agar data itu harus diperbaharui setiap tahun," ujar Joko Wiratno di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Kamis (1/4/2021).

Politisi PAN ini mengungkapkan, banyak data keluarga yang telah memiliki kendaraan dan sudah mapan, namun masih menerima sumbangan dari pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Keluarga Harapan (BKH).

 

Baca Juga: Peserta Rela Tempuh 120 Kilometer, Sebut Zetizen Talks Hadirkan Wawasan Baru bagi Komunitas di Kaltim

Baca Juga: Panggung Komunitas di Zetizen Talk: Pentingnya Keterlibatan Kelompok Rentan dalam Kebijakan Pelayanan Publik

Baca Juga: Zetizen Inspiring Talks: Anak Muda Kaltim Jadi Penjaga Budaya dan Pendidik Pedalaman

Baca Juga: Orientasi Gabungan PMR Wira, PMI Tekankan Soal Kemanusiaan dan Kepedulian Lingkungan Sekitar

View this post on Instagram

Baca Juga: Menyambung Suara Komunitas: Suara Zetizen Diluncurkan, Gaungkan Semangat Jurnalisme Konstruktif

Baca Juga: Masa Pengenalan Mahasiswa Baru Berakhir, Rektor UMKT Minta Mahasiswa Selesai Pendidikan Hanya Empat Tahun

Baca Juga: Satu Hari Menuju Zetizen Talk: Kolaborasi Komunitas untuk Kaltim Lebih Baik

Baca Juga: Achmad Efendi, Akademisi dan Aktivis yang Ikut Meramaikan Bursa Calon Ketua KNPI Kaltim

Baca Juga: ETLE Statis Samarinda Masih dalam Pembaruan, ETLE Mobile Banyak Temukan Pelanggaran Helm

Baca Juga: Borneo FC Keluhkan Stadion Segiri, Pemkot Samarinda Janji Segera Ambil Tindakan

Baca Juga: DPRD Samarinda Desak Dinas PUPR Segera Investigasi Retakan Fly Over Air Hitam

Baca Juga: Kolaborasi Jadi Kunci, Dinas Pariwisata Kaltim Genjot Desa Wisata di Tengah Efisiensi

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Dia menambahkan bahwa, Komisi IV DPRD Samarinda telah melakukan hearing bersama Dinas Sosial untuk membahas data kependudukan, salah satunya keluarga miskin. Sebab, masyarakat banyak mengeluhkan keluarga yang tergolong tidak mampu namun tidak menerima bantuan, sedangkan masyarakat yang sudah mampu masih tercatat menerima bantuan.

"Tercatat di sepuluh kecamatan di Samarinda ini. Banyak bantuan itu tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Dia berharap, Pemkot terus melakukan pendataan kependudukan pada keluarga yang tergolong tidak mampu sehingga memperbaiki data sebelumnya agar valid dan berkualitas, sehingga masalah kemisikinan di Samarinda dapat diatasi dengan berbagai bantuan yang tepat sasaran.

[SDH | RWT | ADV]