Kaltimtoday.co, Samarinda - Pasca Millenial Development Goals (MDGS) usai pada 2015, Indonesia kembali menghadapi rangkaian lanjutan MDGS melalui Sustainable Development Goals (SDGS) hingga 2030 mendatang. Rancangan tindak lanjut tengah dipersiapkan oleh masing-masing daerah, tak terkecuali Kalimantan Timur.

Mencoba mewujudkan poin kedua SDGS yakni mengakhiri kelaparan dan poin kedua belas konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura (DPTPH) Kaltim menyambut baik visi SDGS.

Muhammad Alimuddin, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menerangkan, penuntasan kelaparan wajib dilaksanakan mengingat jumlah penduduk Kaltim yang kian bertambah dengan angka terakhir mencapai 3,6 juta menurut data Badan Pusat Statistik Kaltim.

Hal tersebut tak luput menjadi acuan, mengingat bumi etam telah ditetapkan menjadi ibu kota negara baru oleh Presiden Joko Widodo pada 2019 silam.

“Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12/2018, bahwa pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah, diwajibkan menyiapkan pangannya sampai ke tingkat per orangan, sehingga DPTPH Kaltim yang bertanggung jawab dalam hal tersebut berusaha memantapkan segala aspek pertanian lokal,” tutur Alimuddin.

Memulai dari satuan unit terkecil, yakni keluarga. Berbagai rancangan kegiatan dilakukan mulai dari sosialisasi, penyuluhan, hingga pendampingan berkelanjutan, Hal tersebut memiliki misi tersirat guna mencapai tujuan SDGS. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Perkarangan Pangan Lestari (P2L), hingga Family Farming merupakan bagian dari pemenuhan tujuan tersebut.

 

View this post on Instagram

 

Satgas Covid-19 Kaltim mengungkapkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sangat rendah, hanya 30 persen. Apa bukti masyarakat sudah tidak peduli dengan Covid-19? **) Koreksi infografis tertulis 18 Juli, yang benar 18 Agustus. #kaltim #infografis #samarinda #balikpapan

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Aug 19, 2020 at 5:44am PDT

“Inovasi terus berkembang dan alokasi program kami mulai dari daerah rawan pangan, hal tersebut terlaksana guna mengurangi peta kemiskinan dan memastikan setiap warga dapat memperoleh kebutuhan konsumsinya tanpa hambatan sesuai dengan poin nomor dua SDGS mengakhiri kelaparan,” ungkap Alimuddin.

Program yang dicanangkan tak luput dari tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui pertanian tangguh oleh masyarakat dengan memanfaatkan perkarangan sendiri, membantu warga menjadi masyarakat yang madani secara pikiran dan tindakan.

DPTPH Kaltim tengah gencar mengusulkan dan merancang program lainnya guna meningkatkan ketahanan pangan dan sosial terutama pada masa pandemi seperti ini. Audiensi dengan pemerintah daerah senantiasa dilakukan guna menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.

“Jika desa telah mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, otomatis mereka mampu berkontribusi dengan daerahnya. Akan menjadi angin segar jika hal tersebut terus berkembang diikuti oleh daerah lain sehingga yakin, setiap daerah mampu memenuhi konsumsinya sendiri,” ucap Alimuddin.

Lebih lanjut dia menjelaskan, rancangan anggaran program yang telah disahkan oleh DPRD Kaltim, Menjadi landasan semangat DPTPH Kaltim guna menghadirkan program penunjang lainnya yang mampu mewadahi aspirasi masyarakat.

“Secara nasional telah terprogram, tinggal bagaimana daerah mampu bergerak dengan melihat kondisi dan potensi pertanian lokal sendiri. KRPL, P2L, Family Farming, termasuk Cadangan Pangan Pemerintah kami usulkan pada APBD. 50 unit untuk P2L, 40 unit untuk Family Farming. Gubernur telah menerima dan menjadi program yang penting,” sambung Alimuddin.

Peluncuran program-program tersebut, DPTPH Kaltim berharap dapat menjawab tantangan misi pertanian memenuhi SDGS dan pada masa pandemi saat ini.

[SNM | RWT | ADV DISKOMINFO]