DPRD BONTANG

Siswa Diduga Keracunan MBG, DPRD Bontang Desak Penyedia Bertanggung Jawab

Kaltim Today
10 Agustus 2026 15:40
Siswa Diduga Keracunan MBG, DPRD Bontang Desak Penyedia Bertanggung Jawab
Anggota DPRD Bontang, Bonnie Sukardi. (Laz/Kaltim Today).

BONTANG, Kaltimtoday.co - Insiden dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa sejumlah siswa SDN 012 Bontang Selatan mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Bontang.

Anggota DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, menilai persoalan tersebut tidak cukup hanya diselesaikan dengan penghentian sementara distribusi makanan. 

Menurutnya, pihak penyedia melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus bertanggung jawab terhadap dampak yang dialami para siswa.

Bonnie meminta penyedia MBG memberikan kompensasi kepada siswa yang menjadi korban, termasuk memastikan kebutuhan pengobatan apabila memang diperlukan.

“Setuju sekali apabila dilakukan penghentian sementara serta evaluasi total. Dan harus ada kompensasi dari mereka, bisa berupa uang dan pengobatan,” tegas Bonnie saat dikonfirmasi, Senin (10/8/2026).

Ia juga meminta SPPG memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab insiden tersebut. Klarifikasi dinilai penting untuk memastikan apakah kejadian dipicu kelalaian dalam prosedur penyediaan makanan atau faktor teknis lainnya.

“Harus ada penjelasan dari SPPG apakah ada kelalaian prosedur yang tidak disengaja atau ada faktor lain,” ujarnya.

Bonnie menilai penghentian sementara distribusi MBG merupakan langkah yang patut dilakukan hingga proses investigasi selesai. 

Evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan operasional SPPG juga diperlukan untuk memastikan makanan yang kembali disalurkan kepada siswa benar-benar memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada penelusuran penyebab kejadian. Pemeriksaan harus memastikan seluruh tahapan penyediaan makanan, mulai dari pengolahan hingga distribusi ke sekolah, berjalan sesuai prosedur.

Terkait mekanisme pengawasan terhadap standar penyajian MBG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di sekolah lain, Bonnie menyebut kewenangan teknis berada pada Badan Gizi Nasional (BGN).

Karena itu, ia menilai koordinasi dan evaluasi dari pihak yang memiliki kewenangan teknis menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan program MBG di Bontang berjalan aman bagi siswa.

“Yang terpenting sekarang penyebabnya harus jelas dan ada pertanggungjawaban kepada siswa yang terdampak,” pungkasnya.

[ADV DPRD BONTANG]


Related Posts


Berita Lainnya